JATIMTIMES- Kebijakan kenaikan harga BBM jenis Pertalite, Pertamax dan Solar oleh Presiden Jokowi berujung protes dari berbagai pihak. Di Kota Blitar, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi yang dipusatkan di depan Kantor DPRD Kota Blitar, Sabtu sore (10/9/2022).
Pantauan JATIMTIMES, aksi demonstrasi dilakukan secara damai. Dalam aksi ini selain berorasi, kader dan pengurus PKS juga membentangkan poster dan banner panjang besar yang berisikan kritik kebijakan kenaikan harga BBM.
Baca Juga : Wabah PMK Melandai, DPKH Kabupaten Malang Tunggu Pusat Soal Bantuan Ternak Mati
Massa yang berjumlah sekitar 100 orang berbaris rapi dengan jarak sekitar 300 meter mulai dari depan kantor DPRD Kota Blitar hingga depan SMPN 1 Kota Blitar.
Ketua DPD PKS Kota Blitar, drh Leo Sudilaksono mengatakan aksi penolakan harga BBM dilakukan oleh PKS di seluruh Indonesia. Selain aksi serentak, PKS di tingkat pusat juga telah menerbitkan nota protes.
Presiden PKS Achmad Syaikhu juga telah melayangkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo yang isinya mendesak pencabutan kenaikan harga BBM.
“Kami PKS di Kota Blitar sejak kebijakan kenaikan harga BBM ini diberlakukan telah berkomunikasi dengan masyarakat. Dan kami melihat seluruh masyarakat mengeluh dengan kebijakan ini, tidak ada satu pun yang tidak mengeluh khususnya kalangan menengah ke bawah. Seluruh masyarakat mengeluh dengan kebijakan kenaikan harga BBM ini,” kata Leo.
Leo menambahkan, kebijakan kenaikan harga BBM akan berdampak terhadap terjadinya inflasi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok. Melihat hal ini, PKS hadir membela rakyat dengan aksi ini.
Pihaknya berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi tidak tutup mata dan mau merevisi kebijakan kenaikan harga BBM yang jelas-jelas menyengsarakan rakyat.
“Harapan kami Presiden sadar dan mau mencabut kebijakan kenaikan harga BBM. Lewat aksi ini PKS tidak mencari muka, tapi kami hadir menyuarakan aspirasi masyarakat yang tertindas akibat kebijakan kenaikan harga BBM ini,” tegasnya.
Dalam aksi ini, DPD PKS Kota Blitar juga menyoroti dikeluarkannya kebijakan bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat pasca kenaikan harga BBM. Menurut Leo, kebijakan bantuan sosial merupakan kebijakan yang tidak tepat karena data-data yang ada masih belum valid dan hasilnya bantuan yang diberikan berpotensi tidak tepat sasaran.
“Masih banyak kaum miskin yang tidak terdata bantuan sosial. Artinya, tidak perlu masyarakat diberikan bantuan sosial, kenaikan harga BBM ini dicabut sudah membuat hidup masyarakat berdaya. Kalau sekarang masyarakat dimiskinkan dan diberikan bantuan sosial tidak akan efektif, kemiskinan tidak bisa diberantas hanya dengan bantuan sosial,” tandasnya.
Baca Juga : PKS Minta Pemerintah Tunda Proyek yang Tidak Urgen dan Hemat Anggaran
Lebih dalam Leo menyampaikan, apabila pemerintah tidak juga segera mencabut kenaikan harga BBM maka PKS akan membuat aksi yang lebih besar lagi. Juga, Fraksi PKS di DPR RI akan menerbitkan nota-nota protes mendesak pemerintah untuk segera mencabut kebijakan kenaikan harga BBM.
“Aksi ini akan terus dilakukan oleh Anggota DPR RI dari PKS. Karena kebijakan kenaikan harga BBM ini adalah kebijakan pusat. Anggota DPR RI dari PKS akan menindaklanjuti dengan nota-nota protes yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat,” imbuhnya.
Di kesempatan yang sama, Anggota DPRD Kota Blitar dari PKS, dr Laily Khurniawati menyampaikan aspirasi DPD PKS dalam aksi ini telah disampaikan kepada pimpinan DPRD Kota Blitar.
“Memang hari ini adalah hari Sabtu ya, hari tidak aktif dinas kantor DPRD Kota Blitar, hari aktif dinas DPRD adalah Senin sampai Jumat. Namun saya selaku anggota DPRD Kota Blitar dari PKS memastikan aspirasi ini telah kami sampaikan kepada Ketua DPRD Pak Syahrul. Pak Syahrul dan Pimpinan DPRD lainnya sedang berada di Malang untuk pembahasan draft naskah akademis raperda, dan beliau untuk aksi hari ini sudah tahu dan minta aksi damai ini dilanjutkan,” jlentrehnya.
Lebih lanjut dr Laily selaku Anggota DPRD Kota Blitar mengecam keras kebijakan Pemerintah Pusat yang menaikkan harga BBM. Menurutnya, kebijakan ini adalah kebijakan yang tidak tepat karena kondisi masyarakat saat ini belum pulih dari keterpurukan pasca hantaman pandemi Covid-19.
“Saat saya turun ke bawah, hampir 100% masyarakat saat ini sedang memperbaiki ekonominya. Saya pengen nangis tapi gak bisa. Harapan saya, kebijakan kenaikan harga BBM oleh Pemerintah Pusat ini harus direvisi, turunkan lagi harga BBM. Karena semua merasakan dampaknya, harga-harga jadi mahal, mahasiswa juga merasakan. Bantuan sosial tidak akan menyelesaikan, karena seluruh harga-harga pasti naik semua,” pungkas Laily.
