JATIMTIMES - Naiknya harga BBM (bahan bakar minyak) beberapa hari yang lalu dikhawatirkan berdampak signifikan terhadap inflasi. Untuk itu, Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar mengadakan sekaligus memimpin high level meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Kediri, Rabu (7/9) di Ruang Joyoboyo Balai Kota Kediri.
High level meeting TPID Kota Kediri ini juga merupakan implementasi arahan Kementerian Dalam Negeri terkait dengan pengendalian inflasi dan jaring pengaman sosial untuk penanggulangan dampak kenaikan BBM 2022.
Baca Juga : BPBD Lumajang Mulai Siaga Untuk Droping Air ke Kawasan Krisis Air
Abdullah Abu Bakar memyatakan, kunci utama dalam menyikapi isu pengendalian inflasi ini adalah dengan menjadikan sebagai isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi covid-19.
“Ada pun solusi dalam pengendalian inflasi akibat dampak kenaikan BBM, ada beberapa hal penting yang menjadi perhatian. Seperti komunikasi publik yang baik dengan tidak membuat masyarakat panik. TPID juga harus selalu aktif dan saling bersinergi, baik TPID tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya,” ujar wali kota Kediri.
Lebih lanjut, Abdullah Abu Bakar mengatakan bahwa satgas pangan daerah segera melaporkan harga dan ketersediaan komoditas. Selain itu, satgas pangan mengecek langsung ke lapangan terkait harga dan ketersediaan komoditas, termasuk masalah yang terjadi (suplai atau distribusi).
PKK juga perlu menginisiasi gerakan menanam tanaman pangan cepat panen, seperti cabai, bawang, dan lain-lain sebagai upaya mencukupi ketersediaan pangan rumah tangga. “Masyarakat diimbau untuk cermat dalam penggunaan energi seperti mematikan lampu AC apabila tidak digunakan,” tambahnya.
Wali kota Kediri juga mengaku akan melakukan pengawasan agar BBM subsidi tepat sasaran dan lebih mengintensifkan jaring pengaman sosial yang akan memberikan bantuan ke masyarakat, baik melalui APBN ataupun APBD. Dalam hal kerja sama dengan daerah lain, Kota Kediri sudah bekerja sama dengan Kabupaten Blitar tentang ketersediaan telur. Rencananya TPID Kota Kediri juga akan melakukan kerja sama dalam hal mencukupi stok komoditas pangan dengan daerah lain.
Baca Juga : Cegah Kebakaran, Mas Dhito Minta Fasilitas Umum Dilengkapi APAR
“Badan Pusat Statistik dan Bank Indonesia Provinsi nanti juga akan mengumumkan angka inflasi hingga tingkat kabupaten/kota,” tutupnya.
Hadir pula dalam acara ini, Kepala KPwBI Kediri Choirur Rofiq, Kepala BPS Kota Kediri Lilik Wibawati, Sekretaris Daerah Kota Kediri Bagus Alit, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Ferry Djatmiko, kepala OPD Pemkot Kediri, perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, perwakilan Bulog, dan PD Pasar.
