JATIMTIMES - Pemerintah Republik Indonesia (RI) berkomitmen menjaga kelestarian laut Indonesia yang di mana selain sebagai ekosistem terbesar di bumi, laut juga menjadi tempat bergantungnya industri besar seperti perkapalan, perikanan, budidaya hingga pariwisata.
Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto saat closing remarks secara daring kegiatan Tri Hita Karana Climate Road to G20 Dialogue dengan tema Making History for Climate Action: Unlocking Finance for the Energy Transition and Oceans, Kamis (1/9/2022).
Baca Juga : Dinkes Kota Malang Petakan 10 Kelurahan Prioritas Stunting, Ajak Semua Elemen Kolaborasi Tangani Stunting
Menko Airlangga mengatakan, kelestarian ekosistem laut dapat mengurangi dampak perubahan iklim melalui kebijakan ekonomi biru. Airlangga menuturkan, ekonomi biru merupakan kebijakan pemanfaatan sumber daya laut yang berwawasan lingkungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan, dan mata pencaharian sekaligus pelestarian ekosistem laut.
Pejabat publik yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) ini memperkirakan, nilai ekonomi tahunan ekosistem laut sebesar 2,5 triliun dolar AS. Hal ini menjadikan ekonomi biru secara progresif mampu menarik investor, perusahaan asuransi, bank, dan pembuat kebijakan sebagai sumber pendanaan baru.
Pemerintah berupaya untuk mengembangkan praktik kelautan berkelanjutan yang melibatkan masyarakat lokal melalui peningkatan Blue Carbon dan pelaksanaan Blue Halo-S.
Airlangga yang juga merupakan Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menuturkan, sebagai negara yang menyimpan 17 persen dari cadangan Blue Carbon dunia, Indonesia berupaya menjaga penyerapan dan penyimpanan Blue Carbon yang secara jangka panjang mampu membantu dalam mengurangi dampak perubahan iklim.
Selain itu, konsep Blue Halo-S juga dilaksanan guna memberikan konsesi pada perusahaan atau kelompok usaha untuk menangkap ikan secara komersial di perairan sekitar kawasan konservasi.
Namun, ia mengakui masih terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi untuk dapat menjaga sustainability laut sehingga diperlukan partisipasi dari sektor swasta dan skema pembiayaan yang memadai seperti blended financing.
Baca Juga : Bank Jatim Borong Dua Penghargaan Top GRC Awards 2022
"Saat ini terdapat tantangan terkait bagaimana memperluas keberlanjutan laut agar lebih luas. Ini akan membutuhkan partisipasi sektor swasta dan di sinilah blended financing dapat menjadi kunci untuk mencapai tujuan melalui pendekatan inovatif seperti konsep Blue Halo-S," tutur Menko Airlangga, dalam keterangan yang diterima JatimTIMES.com, Selasa (6/9/2022).
Airlangga yang juga Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) ini menambahkan, pemerintah berkomitmen melakukan mekanisme transisi energi. Hal ini sebagai wujud strategi dalam mendorong peningkatan infrastruktur energi di Indonesia dan mempercepat transisi menuju net zero emission dengan adil dan terjangkau.
Implementasi dari transisi energi tersebut perlu didukung dengan ketersediaan pembiayaan yang memadai. Dengan mempertimbangkan kebutuhan pembiayaan tersebut, Pemerintah telah melaksanakan kemitraan dengan berbagai pihak baik lokal maupun global untuk memelopori desain, implementasi, dan prinsip-prinsip solusi keuangan yang inovatif dan terpadu.
"Kemitraan dilakukan untuk membuka investasi menuju Tri Hita Karana yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan PBB. Kita harus memprioritaskan transisi energi yang memastikan baik manfaat maupun biaya terdistribusi secara adil," tandas Airlangga.
