JATIMTIMES - Ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) harus dijaga. Termasuk khususnya ketersediaan solar bersubsidi bagi para nelayan.
Guna memastikan para nelayan tetap bisa melaut dan tak terkendala ketersediaan solar, hari ini Selasa (6/9) secara khusus Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa hadir di Solar Pack Dealer Nelayan (SPDN) Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Brondong Lama dan PPN Brondong (TPI Brondong Baru), Lamongan.
Baca Juga : Tower Diadukan Warga ke Komisi C Surabaya, Aning: Kita Akan Lihat
Bersama jajaran OPD terkait serta eksekutif Pertamina Jawa Bali Nusra, Gubernur Khofifah memastikan bahwa solar kategori public service obligation (PSO) untuk nelayan stoknya aman dan juga distribusinya lancar.
Di sana, Gubernur Khofifah secara langsung berdialog dengan nelayan dan juga ikut memantau pendistribusian solar bersubsidi untuk nelayan. Tampak puluhan nelayan pun berbaris mengantri proses pengisian jerigen.
"Meski solar ini kategori PSO, tapi juga termasuk yang mengalami kenaikan harga. Dari Rp. 5.150 menjadi Rp 6.800. Antrian seperti ini pun, kata petugas SPDN masih tergolong normal. Sejauh yang kita pantau tadi, stok solar PSO nelayan aman," ungkap Khofifah saat ditemui awak media.
Untuk diketahui, sebanyak 456 kiloliter atau setara dengan 456 ribu liter per bulan solar bersubsidi tersedia dan siap digunakan oleh nelayan melaut di SPDN, selain di TPI Brondong Lama.
Selain itu, tersedia SPDN di PPDI Brondong Baru yang menyediakan 296 kiloliter atau setara dengan 296 ribu liter per bulan.
Namun, pada distribusi kali ini, hanya sekitar 40 kiloliter atau setara dengan 40 ribu liter solar yang bisa didapat oleh nelayan.
"Ada yang mengambil dalam jerigen ukuran 20 liter. Ada yang 30 liter. Tapi harus dipastikan bahwa semua mengambil solar yang ada di SPDN dengan membawa surat rekomendasi pembelian BBM solar bersubsidi," ujarnya
Khofifah kemudian menyampaikan bahwa bersama jajarannya dan Pertamina, dirinya ingin memastikan bahwa di titik-titik keperluan BBM solar PSO terutama nelayan ketersediaan stoknya aman. Proses distribusinya juga lancar dan dipantau bersama pihak TNI/POLRI.
"Kami melakukan koordinasi secara intensif bersama kapolda dan pangdam serta tim Pertamina. Kepolisian dan TNI dari lini paling bawah dipastikan bersama-sama akan menjaga proses distribusi BBM supaya lancar sampai tujuan," ajaknya
Mantan menteri sosial RI ini kemudian juga berkesempatan meninjau lokasi PPN Brondong. Pada hari ini, tercatat 25 kapal dengan total hasil tangkapan per kapalnya 9,5 ton ikan segar telah melakukan bongkar muat di sini. Di tempat yang akrab di telinga masyarakat sebagai TPI ini, Ia menyempatkan diri bercengkrama dengan beberapa tengkulak ikan. "Apa ada kenaikan harga ikan di sini, Bu?" tanyanya.
"Ada ikan tongkol yang naik Bu Gubernur. Dari harga semula Rp 10 ribu menjadi Rp 12 ribu per kilonya," jawab salah satu tengkulak.
Baca Juga : Jalan Aspal di Kabupaten Malang Bertambah Sekitar 70 Kilometer dalam Setahun
Sementara itu, salah seorang nelayan yang ditemui usai bongkar muat hasil tangkapan, Mukatam (43), mengungkapkan bahwa solar yang digunakan sebagai bahan bakar sering kehabisan serta keterlambatan pengiriman.
"Karena kalau kapal besar ini butuhnya banyak. Satu bulan butuh 33 drum solar," ujarnya.
Dirinya kemudian juga menceritakan bahwa solar bersubsidi ini hanya mudah didapatkan di awal-awal bulan. Di akhir bulan, Mukatam dan kawan-kawan nelayan lainnya sering memenuhi kebutuhan solar di SPBU terdekat.
"Kalau akhir bulan habis kami biasanya ke SPBU. Tentu harganya lebih mahal," ceritanya.
"Kami berharap stok solar akan terus ada dan distribusinya tidah terhambat lagi," lanjutnya.
Merespons hal ini, Gubernur Khofifah langsung mengoordinasikan dengan eksekutif GM Pertamina Jabalinus dan ketua kelompok nelayan untuk dicek kebutuhan yang riil saat ini agar tidak terjadi kelangkaan di akhir bulan. Sebab, Pertamina menyuplai sesuai data pengajuan kelompok nelayan.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Lamongan Yuhronur Efendy mengatakan bahwa merespons kenaikan harga solar PSO bagi nelayan, dirinya bersama jajaran tengah menyiapkan skema bantalan sosial yang mampu menekan dampak di masyarakat, utamanya nelayan.
"Kita akan memberikan bantuan-bantuan sosial yang akan disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Rencananya kita akan berikan asuransi untuk BPJS Ketenagakerjaan atau bansos yang lainnya," katanya.
"Penyiapan skema ini sedang kami siapkan secara terukur agar nantinya pada proses distribusi bansos tepat sasaran," tutupnya.
