JATIMTIMES - PKS Kota Malang tegas menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Kota Malang yang juga anggota Fraksi PKS Asmualik usai mengikuti rapat paripurna di gedung DPRD Kota Malang, Senin (5/9/2022).
Menurut Asmualik, demo yang dilakukan mahasiswa adalah bagian dari ketidakpuasan masyarakat terhadap kebijakan pemerintah karena menaikkan harga BBM bersubsidi.
Baca Juga : Harga Cabai Kian "Pedas", Harga Telur di Kabupaten Malang Justru Turun
Oleh karena itu, pihaknya sebagai wakil rakyat menyuarakan hal ini melalui media massa. Harapannya, pemerintah pusat mendengar suara dari bawah.
“Otomatis kita yang di daerah ikut terlibat menyuarakan ini. Ya ini kita khawatir kenaikan harga BBM ini itu bisa menyebabkan nanti inflasi naik, inflasi naik otomatis nanti terjadi peningkatan jumlah orang miskin yang ada di negara kita,” kata Asmualik.
Dia menjelaskan jika memang harga BBM bersubsidi naik, seharusnya pemerintah memiliki langkah konkret untuk membantu beban masyarakat. Salah satunya dengan adanya bantuan .
“Nah ini kalau tidak betul-betul ada bantuan ekonomi atau pokoknya harus ada penyanggahnya yang lain untuk antisipasi ini semua,” tegas Asmualik.
Dari informasi yang didapat, Asmualik mengetahui bahwa di daerah Eropa sudah terjadi inflasi yang begitu tinggi. Ia khawatir hal itu terjadi di Indonesia sehingga masyarakat makin susah.
“Nah ini kalau menjalar ke kita, sedangkan kesiapan masyarakat kan lagi enjoy ini sekarang habis acara 17-an yang begitu bergembira, tahu-tahu dihadapkan dengan inflasi yang tinggi. Kemudian tingkat kemampuan masyarakat dalam berbelanja kan menurun. Ini kan kami khawatir sekali,” beber Asmualik.
Dengan sudah terjadinya kenaikan harga BBM bersubsidi, Asmualik berharap eksekutif mampu menguatkan bantuan perekonomian. Selain itu, pihaknya berharap orang-orang yang terdampak harus benar-benar terdata baik.
Baca Juga : Tampilkan Teatrikal Penolakan Harga BBM, Kader IMM Sebut DPR Hadir Hanya saat Pemilu
“Nah ini apa sudah kuat data dari pemerintah dalam menangani orang-orang yang terdampak dalam kenaikan ini,” kata Asmualik.
“Ini dikhawatirkan ya itu tadi dengan ekonomi menurun, maka kejahatan bisa naik kalau tidak ada antisipasinya. Kalau kejahatan naik, tingkat kesejahteraan atau kebahagiaan masyarakat juga akan menurun,” imbuhnya.
Pria yang juga membawa selebaran kertas bertuliskan "PKS Menolak Kenaikan Harga BBM" itu menyebut bahwa pemerintah seharusnya berhati-hati. Pasalnya, kebijakan ini sangat rawan mengingat tahun politik sudah dekat.
“Kota Malang sendiri juga harus antisipasi itu, untuk mungkin dana-dana BLT dan lain sebagainya. Harus sudah mulai dipersiapkan. Dan paling penting data-data sudah harus siapkan yang orang memang terdampak BBM (naik),” tandasnya.