JATIMTIMES - Munculnya rencana kenaikan harga BBM bersubsidi mengundang mahasiswa yang tergabung dalam organisasi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bangkalan melakukan aksi unjuk rasa. Mereka dengan tegas menolak rencana pemerintah untuk menaikkan harga BBM subsidi. Sehingga mahasiswa HMI long march dari Telang, Kamal, menuju gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, Rabu (31/8/2022).
Aksi tersebut sempat terjadi penutupan jalan di depan gedung DPRD Bangkalan hingga membuat arus lalu lintas lumpuh akibat aksi penolakan rencana kenaikan BBM subsidi tersebut.
Baca Juga : Simpan Sabu di Celana Dalam, Ibu Rumah Tangga Asal Bangkalan Tak Berkutik Usai Digeledah Polisi
Kordinator Lapangan (Korlap) Agung Gumellar menuturkan, bahwa dalam aksinya itu dia bersama-masa aksinya meminta agar anggota DPRD Bangkalan turut andil memperjuangkan, serta sama-sama menolak atas rencana kenaikan harga BBM subsidi.
"Kami meminta agar DPRD Bangkalan menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat melalui DPR-RI agar rencana kenaikan BBM ini tidak terjadi," ucapnya.
Selain itu, dia membeberkan beberapa tuntutan dalam aksinya. Salah satumya memperbaiki dan memperkuat data kondisi ekonomi rakyat sehingga penyaluran BBM bersubsidi dapat tepat sasaran, yaitu kepada masyarakat kelas menengah ke bawah dan pelaku UMKM.
Mereka juga meminta pemerintah untuk membatasi penerima manfaat BBM bersubsidi untuk jenis kendaraan tertentu, seperti kendaraan roda dua, angkutan umum dan angkutan logistik. Pembatasan BBM bersubsidi ini, kata Agung, harus disertai dengan pengawasan yang ketat agar tidak terjadi kebocoran penyaluran BBM bersubsidi ke sektor Industri, pertambangan dan perkebunan.
Tidak hanya itu, mereka juga mendesak pemerintah agar mengalokasikan pendapatan yang besar dari kenaikan harga komoditas Sumber Daya Alam (SDA) di pasar global, seperti batu bara dan sawit untuk menambal subsidi BBM dan listrik.
"Kami meminta agar melakukan realokasi anggaran belanja kementerian atau lembaga yang tidak produktif untuk menopang subsidi BBM," lanjutnya.
Baca Juga : Muscah HKTI Batal Digelar, Polres Jember Mediasi 2 Kubu
Selain itu, pihaknya juga meminta dan mendesak DPRD Bangkalan membuat pernyataan sikap terbuka di depan media dan membentuk banner. Menurutnya, sikap terbuka itu nanti berisi penolakan harga BBM dan poin-poin dari tuntutan aksinya.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bangkalan Muhammad Fahad mengatakan, berkaitan dengan tuntutan masa aksi terkait penolakan rencana kenaikan harga BBM, pihaknya akan melanjutkan ke pemerintah pusat atau DPR-RI.
Fahat mengaku, berkaitan dengan pernyataan sikap yang diminta oleh masa aksi, pihaknya mengaku siap untuk melakukan hal tersebut. "Kami akan sampaikan tuntutan masa aksi ke pemerintah pusat. Sementara berkaitan pernyataan pernyataan sikap, kami juga siap melakukannya," ujarnya.
