JATIMTIMES – Sebagai upaya pengendalian inflasi daerah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan dan Pengendalian Inflasi Daerah yang dipimpin Mendagri Muhammad Tito Karnavian, Selasa (23/8/2022).
Rakor diikuti seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia. Dari Kota Padang Panjang diikuti Asisten Ekonomi dan Pembangunan Ewasoska, Inspektur Syahril, Kabag Perekonomian dan SDM Putra Dewangga, Dinas Pangan dan Pertanian, Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM melalui Zoom Meeting.
Baca Juga : Sosialisasi Kebijakan Perkoperasian cara Dinkop UMTK Kota Kediri Tingkatkan Pemahaman Pengelolaan Koperasi
Tito menyampaikan, beberapa poin penting, di antaranya, kenaikan inflasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari negara-negara di dunia termasuk Indonesia. Sebagai dampak pasca pandemi Covid-19 dan dampak perang Rusia-Ukraina.
Ia menjelaskan, Indonesia termasuk berhasil dalam pengendalian inflasi, sehingga tidak menjadi sebesar negara-negara lain. Saat ini, inflasi Indonesia mencapai 4,94 persen. Lebih rendah dari inflasi banyak negara di dunia. Namun lebih tinggi dari target maksimal yang dipatok pada angka 4 persen.
“Pemerintah Pusat saat ini, tengah bekerja keras untuk mengendalikan inflasi dengan cara mempertahankan subsidi energi semaksimal mungkin. Menahan laju suku bunga, mencari sumber-sumber energi yang harganya lebih murah, mengutamakan pangan yang bisa diproduksi di dalam negeri. Dan mencari alternatif impor untuk sumber pangan yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Mendorong inovasi untuk mendapatkan sumber energi lain,” ucapnya.
Terkait hal itu, pihaknya meminta untuk membentuk dan mengaktifkan satgas ketahanan pangan, memanfaatkan bantuan sosial dan belanja tidak terduga untuk mengantisipasi kenaikan inflasi. Lalu mendorong distribusi pangan dari daerah surplus ke daerah minus dengan melakukan kerja sama antar daerah melalui skema swasta dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Aktifkan TPID. Lakukan pemantauan harga pangan setiap hari. Dapatkan informasi penyebab terjadi kenaikan harga dan laporkan setiap hari. OPD terkait agar mengantisipasi faktor cuaca agar produksi antar waktu dan antar wilayah tetap terjaga. Terapkan pemberian subsidi BBM untuk angkutan pangan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT),” pinta Tito.
Sementara itu Sekretaris TPID Kota Padang Panjang Putra Dewangga mengatakan, sebagian besar arahan rapat sudah dilaksanakan pihaknya.
“Pemantauan harga 45 komoditas strategis Kota Padang Panjang setiap hari yang dipublikasikan kepada masyarakat, melalui aplikasi Udajang. Mendapatkan informasi hal-hal yang menyebabkan terjadinya kenaikan harga secara siginifikan. Melaporkan perkembangan harga strategis kepada wali kota selaku ketua TPID setiap minggu. Melaksanakan high level meeting, rakor dan rapat-rapat teknis TPID secara berkala, atau jika terjadi keadaan darurat,” tuturnya.
Ia sebut, hasil rapat lainnya, akan dilaporkan kepada wali kota. Nantinya akan dilaksanakan pembahasan internal di lingkup TPID Kota Padang Panjang dan akan dikoordinasikan dengan TPID Provinsi Sumbar.
“Beberapa di antaranya adalah yang terkait mekanisme pelaporan harian ke Irjen Kemendagri. Pembentukan Satgas Ketahanan Pangan dan Pemanfaatan Bansos dan BTT untuk upaya pengendalian inflasi di daerah,” sebut Putra Dewangga. (*)
