JATIMTIMES - Kader muda Nahdlatul Ulama (NU) M. Habibi mengkritik pernyataan anggota komisi III DPR RI Benny K Herman yang telah disampaikan dalam rapat bersama Komisi III DPR RI dengan Kompolnas, LPSK, hingga Komnas HAM di Komisi III DPR RI, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2022) kemarin.
Beny K Herman seorang politisi asal Fraksi Demokrat mengatakan saat itu menyampaikan pada Menko Polhukam Mahfud MD jika selama ini banyak pihak yang dibohongi polisi.
Baca Juga : IPW Dorong Polri Ungkap Situs Judi Sponsori Klub Sepak Bola di Indonesia
"Sudah betul Pak Mahfud ada tersangka baru yang penting siapa kan gitu. Pak, kita nggak percaya Polisi, Polisi kasih keterangan kepada kita (publik), publik kita ditipu kita ini kan, kita dibohongin. Sebab, kita ini hanya baca lewat medsos Pak dan keterangan resmi dari Mabes, kita tanggapi ternyata salah," ujarnya yang tersebar melalui berbagai konten baik berita dan video.
Disinilah kemudian, Benny K Herman mengusulkan Kapolri untuk dinonaktifkan. Dia meminta Menko Polhukam Mahfud MD mengambil alih tugas tersebut.
"Jadi publik dibohongi oleh Polisi, maka mestinya Kapolri diberhentikan. Sementara diambil alih oleh Menko Polhukam, untuk menangani kasus ini supaya objektif dan transparan," ujar Benny.
Menanggapi pernyataan ini, M. Habibi yang sekaligus Mahasiswa aktif Pascasarjana Kajian Ketahanan Nasional Universitas Indonesia mengatakan seharusnya semua elemen bangsa mendukung dan mengapresiasi langkah yang sudah transparan, kredibel dan akuntabel yang dilakukan Kapolri dalam menangani kasus kematian Brigadir J.
"Ini merupakan sejarah baru dalam tubuh Kepolisian karena Kapolri berani menetapkan Jendral bintang dua Irjen Ferdy Sambo dengan hukuman yang maksimal," kata pria asal Kecamatan Gondang, Kabupaten Tulungagung ini, Selasa (23/8/2022).
Lanjut Habibi, secara objektif masyarakat bisa melihat apa yang dilakukan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo selaku Kapolri selama ini, mulai dari awal Kasus Brigadir J tewas sampai sekarang langkah-langkah yang ia lakukan sudah benar.
Bahkan Kapolri berani menindak kasus sedalam dalamnya yang kemudian ada motif tersembunyi di balik kematian Brigadir J.
M. Habibi sebagai Intelektual muda NU juga berharap Kapolri harus membersihkan segala bentuk Narkoba, Perjudian, Pungli, Tambang Ilegal dan BBM ilegal yang masih meresahkan masyarakat.
Baca Juga : Arema Angkat Bicara soal Sponsor yang Disebut Situs Judi Online
"Saya yakin karakter Kapolri Listyo memang tegas, berani dan jujur untuk menegakkan kebenaran," ujarnya.
Mantan ketua Cabang PMII Kabupaten Tulungagung tahun 2017 ini juga menukil satu pepatah yang diucapkan jika kebenaran itu harus disampaikan walaupun pahit dan bahkan menyakitkan.
"Pepatah mengatakan katakanlah Benar walau pahit rasanya. Dan Orang-orang selalu mencintai dan menghormati karakter yang berbicara kebenaran, bahkan jika kebenaran itu menyakitkan," Habibi mengutip kata David Duchovny.
Bagi Habibi, menonaktifkan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang disampaikan politisi Demokrat adalah buntut penanganan kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Hutabarat yang dimotori oleh Irjen Ferdy Sambo.
Hal ini jika dibiarkan akan mengkaburkan keobjektifitasan sebuah fakta yang ada, kecuali Menko Polhukam membantu secara penuh, bukan memberhentikan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
"Saya berharap Kapolri menghukum seadil-adilnya kasus Sambo. Maka saya sebagai anak muda NU mendukung penuh langkah Kapolri dalam kasus Ferdy Sambo sampai ke akar-akarnya bersama Menko Polhukam Bapak Mahfud MD," pungkas Habibi dalam rilis yang disampaikan ke media ini.
