JATIMTIMES - Semakin masifnya penularan penyakit mulut dan kuku (PMK) di Kabupaten Tulungagung, yang jumlahnya semakin meningkat, membuat anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, angkat bicara. Menurut Mochamad Alimin, pemerintah harus lebih serius lagi melakukan penanganan PMK ini, karena sudah berdampak pada ekonomi dan sosial peternak di Tulungagung.
"Pemerintah harus hadir, pencegahan dan penanganan harus cepat," kata Alimin, Jumat (24/6/2022).
Baca Juga : Dinsos-P3AP2KB Kota Malang Gelar Bimtek Terkait Data PPKS Berbasis TI kepada Pilar Sosial
Selain itu, politisi Golkar yang mewakili dapil VII Tulungagung-Blitar ini mengungkapkan bahwa wabah PMK khususnya di sentra sapi perah di Tulungagung, harus mendapat perhatian khusus.
"Apalagi di Tulungagung juga merupakan sentra penghasil susu yang cukup besar," ujarnya.
Para peternak banyak menggantungkan hidupnya pada hasil susu sapi yang diperah. Selain itu, tidak semua peternak mengunakan modal pribadi untuk modal keberlangsungan ternaknya.
"Jika sapinya sakit atau bahkan mati, maka mereka jelas akan terpuruk, karena tidak ada pemasukan. Modal yang dari pinjaman juga harus mendapatkan relaksasi atau bahkan restrukturisasi pinjaman," ungkap Alimin.
Selain itu, jika ada ternak yang mati akibat PMK juga sebaiknya mendapat ganti rugi agar terjamin keberlangsungan penghasilannya.
Baca Juga : Bantu Turunkan Berat Badan dan Tingkatkan Metabolisme, Minum 2 Gelas Air di Waktu Ini
"Intinya pemerintah harus memberikan jaminan karena peternak rentan mengalami kerugian akibat adanya PMK yang penularannya semakin meluas ini," imbuhnya.
Saat ini, Alimin terus melakukan pemantauan terkait kecepatan penanganan, pelayanan, distribusi obat dan ketersediaan vaksin bagi peternak.
"Koordinasi yang baik diperlukan, pemerintah merupakan eksekutor yang harus memberikan penanganan cepat, sedangkan kami memberikan pengawasan dan dorongan," pungkasnya.
