JATIMTIMES - Muspika Kecamatan Pujon telah bersepakat untuk melakukan penyekatan pada mobilisasi ternak. Hal tersebut lantaran jumlah ternak sapi terindikasi penyakit mulut dan kuku (PMK) di kecamatan ini masih terus menunjukkan peningkatan.
Hal tersebut disepakati dalam pertemuan yang digelar di Kantor Kecamatan Pujon pada Jumat (3/6/2022). Dalam pertemuan tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang Sodiqul Amin, Plt Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Nurcahyo, Polsek Pujon dan Kepala Desa se Kecamatan Pujon.
Baca Juga : Ribuan Sapi di Pujon Disebut Terindikasi PMK, Camat Pujon: Masih Harus Dipastikan Lagi
"Kalau penyekatan, pertama sudah ada di batas-batas kecamatan di tiga titik. Selain itu juga ada penyekatan desa. Ditempatkan di setiap pintu masuk desa," ujar Taufiq kepada JatimTIMES, Jumat (3/6/2022).
Saat ini, jumlah ternak sapi di Kecamatan Pujon yang terindikasi PMK kurang lebih ada sebanyak 1.500 sampai 2.000 ekor. Camat Pujon, Akhmad Taufiq Juniarto menyebut, jumlah tersebut juga diikuti dengan tingkat kesembuhan yang mencapai 50 persen.
"Jumlah itu yang sudah dipastikan. Kalau kematian masih di bawah 100, laporan yang kami terima dari KOP SAE, itu yang mati ada 21 ekor, dan potong paksa ada 6 ekor," ujar Taufiq kepada JatimTIMES, Jumat (3/6/2022).
Menurut Taufiq, jumlah yang telah didapat tersebut merupakan laporan dari KOP SAE Pujon. Hal itu lantaran KOP SAE sebagai lembaga penggerak ekonomi pada sektor peternakan sapi perah di Pujon.
"Sebenarnya, pendataan ini kita lakukan dua arah. Dari KOP SAE dan dari pihak desa. Nah yang dari pihak desa ini baru dimulai. Karena, pada awalnya wabah ini ada, kami fokus penyekatan, makanya untuk data kami koordinasi dengan KOP SAE," terang Taufiq.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Malang, Sodiqul Amin menegaskan bahwa monitoring yang dilakukan tersebut juga sebagai bentuk upaya percepatan untuk penanganan pada wabah PMK. Terutama untuk segera menentukan langkah mitigasi terkait wabah PMK tersebut.
Baca Juga : Bea Cukai Blitar Masif Kenalkan Ciri-Ciri Rokok Ilegal
"Tadi sudah kita lakukan kesepakatan, sesuai arahan kepala dinas dengan tim dokter. Ada beberapa langkah yang telah disepakati. Yang pertama adalah bahwa mau tidak mau, kita harus ada penyekatan di wilayah Pujon," ujar politisi NasDem ini.
Sehingga diharapkan, setidaknya lalu lintas ternak di wilayah Pujon untuk sementara ini tidak dilakukan. Kecuali jika ternak terpaksa harus dipindah atau dimobilisasi, maka harus disertai keterangan dan pertimbangan dari dokter hewan.
"Kemudian kedua, terkait dengan mengedukasi dan segera sosialisasi agar masyarakat tidak panik, meskipun yang terjadi saat ini masyarakat sudah panik. Minimal mengurangi kepanikan masyarakat," pungkas Sodiqul.
