free web hit counter
Jatim Times Network
Beranda
Peristiwa

PMII dan IMM Lumajang Gelar Aksi Minta Mafia Pupuk Ditindak

Penulis : Asmadi Lumajang - Editor : Moch. R. Abdul Fatah

13 - Apr - 2022, 01:42

Loading Placeholder
Aksi yang berlangsung sore hari, pada hari ini Selasa (12/4), ditemui oleh Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq, Kapolres dan Dandim 0821 Lumajang ( Foto : Asmadi / JatimTIMES )

LUMAJANGTIMES - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam PMII dan IMM Lumajang menggelar aksi di depan Kantor Pemkab Lumajang meminta agar pemerintah segera menstabilkan harga pupuk yang saat dirasakan cukup berat bagi petani.

Aksi yang berlangsung sore hari, pada hari ini Selasa (12/4), ditemui oleh Bupati Lumajang H. Thoriqul Haq, Kapolres dan Dandim 0821 Lumajang.

Baca Juga : OPM, Cara Wali Kota Kediri Bersama TPID Stabilkan Harga Sembako

Salah seorang mahasiswa Lumajang di depan Bupati Lumajang mengatakan, saat ini harga pupuk melambung sehingga membuat petani merugi.

"Harga pupuk sekarang mencapai Rp 160 ribu, dan keadaan ini menyebabkan sebagian petani tidak menggunakan pupuk karena harganya tak terjangkau. Sementara harga hasil pertanian terus turun yang membuat petani merugi," kata Ahmad Taufik Hidayatullah, koordinator aksi.

Para mahasiswa ini meyakini ada mafia pupuk yang bermain sehingga menyebabkan harga pupuk melambung tinggi.

Menanggapi harga pupuk yang tinggi ini, Bupati Lumajang yang akrab dipanggil Cak Thoriq meminta agar petani di Lumajang bisa memastikan lahannya sudah masuk dalam E-RDKK.

"Jika ada yang belum masuk ke RDKK, kita bisa membantu, agar petani tetap bisa mendapatkan harga pupuk bersubsidi," kata Cak Thoriq.

Baca Juga : Ratusan Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sidoarjo Lakukan Aksi di Depan Kantor DPRD Sidoarjo, Berikut Tuntutannya

Selain harga pupuk, pada aksi ini juga menyoroti harga minyak goreng. Bahkan pada kesempatan ini salah seorang mahasiswa yang merupakan anak dari pedagang krupuk juga menyampaikan keluhannya.

Sementara itu Bupati Lumajang H. Thotiqul Haq dalam kesempatan ini menyampaikan, bahwa kebijakan harga minyak ditetapkan oleh pemerintah pusat, sedangkan Pemerintah Daerah hanya bisa mengawasi jika ada yang melakukan penimbunan minyak goreng.

"Untuk minyak goreng karena harganya sudah diatur, maka kami di daerah hanya akan memastikan tidak akan ada penimbunan. Kalau ada yang menimbun, saya dan Pak Kapolres siap untuk menindak," kata Bupati Lumajang menjawab orasi para mahasiswa ini.


Topik



Media Terverifikasi Dewan Pers

Update Berita JatimTIMES Network

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News JatimTIMES atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui tombol berikut:


Penulis

Asmadi Lumajang

Editor

Moch. R. Abdul Fatah

Peristiwa

Artikel terkait di Peristiwa

--- Iklan Sponsor ---