JATIMTIMES - Tim Percepatan Sertifikasi Halal, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Timur, menargetkan tahun 2022 ini bisa memberikan sertifikasi halal bagi 1,5 juta item produk makanan dan minuman (mamin). Hal itu kemudian juga diamini oleh instansi Pemprov Jatim.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, program ini akan memberikan kemudahan bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang akan melakukan sertifikasi halal. Caranya ada dua, yakni menyatakan diri (self declare) dan reguler.
Baca Juga : JatimTIMES dan BI Malang: Perubahan Zaman Memang Harus Diikuti
"Self menyatakan ini diharapkan bisa nol rupiah, berarti harus ada dukungan dari BPJPH. Dukungan dari APBD provinsi dan kabupaten kota, dukungan dari CSR, dan pihak lain yang tidak mengikat," ujarnya, Selasa (5/4/2022).
Kemudian untuk yang reguler, UMKM harus menyiapkan anggaran Rp 650 ribu untuk satu produk. Oleh karena itu, lanjut Khofifah, inilah yang rencananya akan dilakukan audiensi publik atas arahan dari BPJPH pusat.
"Audiensi publik bahwa akan melibatkan sangat banyak pemangku kepentingan. Antara lain bupati dan wali kota tentu saja. Kemudian ada perwakilan MUI, ada perwakilan dari DPRD dan saya tadi menyampaikan perwakilan dari lembaga perbankan, pelaku-pelaku UMKM," lanjutnya.
Khofifah meminta kepada tim dari Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) Jatim untuk membukakan sinergi dengan Bank Indonesia (BI) Jawa Timur. "Karena cukup pada dasarnya BI punya tim yang sudah maju untuk proses bagaimana ekosistem ekonomi syariah dan ekosistem dari sertifikasi halal," tuturnya.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kemenag Jatim Husnul Maram mengatakan akan mendukung penuh program sertifikasi halal bagi produk makanan dan minuman UMKM.
"Insya Allah kita dukung semuanya karena ini adalah program nasional ya. Yang tahun 2024 itu Indonesia menjadi produk halal (pemasok produk halal)," ungkapnya.
Baca Juga : Ranperda PPKD Rampung Dibahas, Prioritaskan Aspirasi Masyarakat untuk APBD Trenggalek
"Dan nanti tentunya produk produk yang dari Indonesia itu akan kita upayakan untuk sudah ke tingkat internasional. Dan arahan dari Ibu Gubernur, insya Allah akan segera kita tindak lanjuti," kata Husnul.
Untuk yang self declare, UMKM tidak dipungut biaya sepeser pun atau Rp 0. BPJPH memberikan support atau subsidi sebesar Rp 25 ribu. Sedangkan Pemprov Jatim selama ini memberi subsidi sebesar Rp 3 juta per item.
Oleh karena itu, Gubernur Khofifah mengajak bupati/wali kota dan DPRD untuk membahas berapa besaran APBD yang dapat digunakan untuk mendukung program ini. Namun tidak tertutup kemungkinan juga mengajak instansi lain melalui dana CSR.
