JATIMTIMES - Tanggal 21 Maret 2021 lalu DPRD Lumajang menerima laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021 di Gedung DPRD Lumajang. Terkait dengan hal ini Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman berujar bahwa banyak persoalan yang ingin ia kritisi.
“Di antaranya adalah soal reformasi struktural, tidak seimbangnya belanja operasi dan belanja modal,” ujarnya .
Baca Juga : RTH Kota Malang Masih 11 Persen, DLH Kota Malang Siap Bangun RTH Buring
Soal tidak seimbangnya belanja operasi dan belanja modal, Supratrman mencontohkan yang terjadi di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lumajang. Padahal, Disnaker menurut Supratman adalah ujung tombak peningkatan ekonomi Lumajang
Ia melihat bahwa di Disnaker gerbongnya besar hingga membutuhkan biaya operasional besar, namun untuk modal kegiatan dijatah kecil sehingga tidak berdaya untuk melakukan fungsinya. “Jika tidak bisa difungsikan dengan baik, bubarkan saja disnaker,“ tegasnya.
Dengan kewenangannya, seharusnya berbagai terobosan bisa dilakukan oleh Disnaker, melalui peningkatan keterampilan bagi lulusan SMA, SMK dan MA. Sehingga mereka mudah mendapatkan lowongan pekerjaan pasca-lulus dan tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi.
“Kalau tidak ada anggaran, bagaimana bisa melakukan hal itu semua. BLK (Balai latihan Kerja) saja tidak punya. Saya minta kepada Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bappeda) Lumajang untuk memberikan tambahan anggaran kepada Disnaker agar kinerjanya bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” jelentrehnya.
Kepada kepala Disnaker Lumajang yang baru menjabat, yaitu Rosyidah, Supratman memberi saran agar bisa bekerja sama dengan tekong yang bisa memberangkatkan tenaga kerja dengan cepat, agar tidak ada anggapan jika lewat pemerintah sulit.
“Pemerintah harus memfasilitasi anggaran yang dikeluarkan untuk kepentingan pekerja migran Indonesia (PMI) yang melalui Lumajang,” katanya.
Supratman juga meminta agar Disnaker terus update data lulusan tingkat SLTA yang tidak melanjutkan dan dipikirkan mau dibawa ke mana mereka. Data tersebut harus jelas angkanya dan masuk di rencana strategis (renstra) disnkaker.
Baca Juga : Pasar Ramadan Ungkit Ekonomi Masyarakat, PWI Malang Raya Dukung Upaya Pemkab Malang
“Buat kemitraan, padat karya, sharing anggaran agar disnaker bisa mewujudkan renstra,” saran Supratman.
Menanggapi hal ini Kepala Dinas Tenaga Kerja Lumajang Rosyidah mengatakan, pihaknya saat ini memang masih dalam pembenahan data. Ia mengaku sudah punya data jumlah pencari kerja, pengangguran maupun jumlah PMI asal Lumajang.
“Kami siapkan program kegiatan sesuai kebutuhan. Kami upayakan dengan skala prioritas, sesuai janji bupati dan sebagainya. Termasuk reformasi struktur organisasi sudah diusulkan ke bagian organisasi,” ungkap dia.
Rosyidah justru balik memberikan saran agar dewan terutama Komisi D berinisiasi membuat perda inisiatif dewan tentang pekerja migran dan keluarganya. Ini menurut Rosyidah sebagai upaya perlindungan dan keperdulian pemerintah daaerah terhadap warganya.
