JATIMTIMES - Menteri Koordinator bidang Perekonomian RI Airlangga Hartarto terus berupaya gencarkan edukasi dan sosialisasi peningkatan literasi dan inklusi
keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Khususnya, untuk kalangan santri dan pelaku usaha mikro kecil (UMK) pesantren sesuai perpres No 114/2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
Di Jawa Timur tepatnya di Pondok Pesantren Mansyaul Huda 02 desa Jatisari, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban, pada Jumat (1/4/2022) dilaksanakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) tentang Peningkatan Inklusi Keuangan bagi Pondok Pesantren di Jawa Timur.
Dalam sambutan virtual Deputi I Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Iskandar Simorangkir memaparkan, tingkat inklusi keuangan di Indonesia tahun 2021 mencapai 83,6 persen, atau lebih tinggi tahun 2020 sebesar 81,4 persen.
Sejalan upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) untuk pencapaian target inklusi keuangan
sebesar 90 persen di tahun 2024. Disisi lain, Indeks literasi keuangan di Indonesia lebih rendah dibandingkan dengan inklusi keuangan.
"Tingkat literasi keuangan di Indonesia baru mencapai 38,03 persen (OJK, 2019), sementara literasi keuangan syariah lebih rendah yakni hanya 20,1 persen (BI,2021)," papar Iskandar Simorangkir dalam keterangan virtual kepada peserta FGD di Ponpes Mansyaul Huda 02.
Sehingga, untuk meningkatkan itu sekretariat DNKI dalam memfasilitasi FGD dalam rangka edukasi peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi pesantren di Indonesia. Sebab, pesantren yang memiliki Lembaga yang sangat besar, lebih dari 30 ribu, dan sebagian pesantren tersebut mempunyai potensi di bidang pertanian, peternakan, perikanan, serta Usaha Mikro Kecil.
“Dari sisi pesantren, inklusi keuangan ini sangat strategis untuk mendorong pemberdayaan
pesantren dalam upaya meningkatkan kesejahteraan Pengasuh, Pengurus, Santri, dan Masyarakat sekitar pesantren," tambah paparan Iskandar Simorangkir.
Sementara itu, Wakil Bupati Tuban, H. Riyadi menyampaikan, sinergi dan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan inklusi keuangan dapat terus direalisasikan.
"Progam yang dijalankan Kementrian koordinator perekonomian di pesantren - pesantren sejalan dengan progam di kabupaten Tuban yakni program One Village One Product (OVOP) yang di gagas daerah dan disambut baik oleh pemerintah pusat," jelasnya.
Baca Juga : Hilal Tak Terlihat di Bukit Banyuurip Tuban, Awal Ramadan 1443H Menunggu Pemerintah
Kang Riyadi sapaan akrab Wabup Tuban berharap forum-forum edukasi seperti ini bisa mendorong akselarasi inklusi keuangan dan memberikan nilai tambah ekonomi di level rumah tangga maupun alumni dilingkungan pesantren.
"Sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasiskan pesantren juga bisa merambah ke level rumah tangga," imbuhnya
Pantauan di lokasi FGD Inklusi keuangan dari Kementrian koordinator Bidang Ekonomi di pondok Mansyaul Huda 02 antara lain para pimpinan/pengurus dan alumni pesantren, juga di buka oleh Wakil Bupati Tuban. Jalanya kegiatan FGD tersebut bertindak sebagai moderator DPRD Bojonegoro Achmad Supriyanto dan HJ Mitroatin dari Fraksi Partai Golkar.
Sedangkan, bertindak sebagai narasumber para mitra DNKI mencakup BUMN/BUMD diantaranya PT Pupuk Indonesia Holding Company (PIHC), PT Permodalan Nasional Mandiri (PNM), Bulog, LPDB- KUMKM dan Pegadaian Syariah unit Sunan Kalijaga.
