JATIMTIMES - Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin sampaikan Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) tahun anggaran 2021 pada DPRD Trenggalek. Hal tersebut sesuai batas waktu yang ditentukan yakni paling lambat tiga bulan pasca tahun anggaran berakhir.
Dijelaskan Doding Rahmadi selaku wakil Ketua DPRD Trenggalek bahwa tahapan selanjutnya yakni masuk pada pembahasan Panitia Khusus DPRD Trenggalek. Adapun sesuai hasil putusan dalam rapat pimpinan sebelumnya akan diserahkan pada Pansus IV DPRD Trenggalek.
Baca Juga : Mengenang Perjuangan Raden Darmadi Ayah Pahlawan PETA Shodanco Supriyadi, Rumahnya Layak Dijadikan Museum
"Hari ini Rapat Paripurna LKPJ Bupati tahun 2021. Setelah ini akan kita limpahkan pada Pansus IV, di mana sudah ditetapkan dalam rapat pimpinan sebelumnya. Kita beri waktu satu bulan untuk menindaklanjuti LKPJ ini," tutur Doding usai pimpin rapat, Senin (28/3/2022).
Pihaknya juga menyoroti beberapa point yang perlu dikejar pada tahun anggaran yang akan datang. Seperti terkait indikator kemiskinan, pengangguran, dan ekonomi. Menurutnya dari 12 indikator yang disebutkan dalam penyampaian LKPJ, tiga indikator tersebut yang menjadi sorotan.
"Karena LKPJ tahun 2021 masih fokus pada penanganan Covid-19, sehingga dari 12 indikator ada yang naik ada yang turun. Misalnya indikator kemiskinan yang semula di angka 10,14 persen sebelum Covid-19, kini meningkatkan menjadi 12,14 persen akibat pandemi," jelas salah satu politisi dari PDI-Perjuangan ini.
D tempat yang sama, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin juga menjelaskan bahwa LKPJ yang disampaikan kali ini merupakan LKPJ terakhir sama RPJMD 2016 - 2021. Pihaknya menilai secara umum indikator LKPJ sudah sesuai ketentuan.
"Secara umum indikator LKPJ berjalan normal, tapi karena Covid-19 beberapa indikator seperti kemiskinan, pengangguran dan ekonomi mengalami fluktuasi yang begitu tajam. Tentu hal ini terjadi tidak hanya di Trenggalek tapi juga secara Nasional," ujarnya usai sampaikan LKPJ.
Baca Juga : Kantongi 39 Suara, Fattah Jasin Terpilih Jadi Wakil Bupati Pamekasan
Sementara itu, Bupati Trenggalek juga menegaskan bahwa pihaknya segera menggenjot transaksi untuk pembelian produk dalam negeri. Mengingat target peningkatan ekonomi di Trenggalek yang masih diangka 3,65 persen, dari target yang dipatok sebesar 5 persen.
"Indikator peningkatan ekonomi kita hanya mencapai 3,65 persen. Padahal target kita bisa diangka 5 persen atau lebih. Tentu hal ini menjadi PR kita semua. Bagaimana cara agar masyarakat Trenggalek gemar membeli produk lokal," pungkas Arifin.
