JATIMTIMES - Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin hadiri rapat koordinasi bersama Komisi Pemilihan Umum. Rakor yang membahas pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 ini mendapat perhatian dari Bupati Trenggalek. Pasalnya, adanya wacana pemecahan daerah pilihan dan perlunya pencadangan anggaran Pemilu.
"Dana Pemilu dalam satu anggaran tidak bisa terpenuhi dari APBD maupun APBN. Makanya tahun ini akan ada pencadangan dana Pemilu, baik untuk KPU, Bawaslu maupun untuk pengamanan," jelas Arifin usai hadiri rakor di Pendapa Manggala Praja Nugraha, Rabu, (23/3/2022).
Baca Juga : Aplikasi Crypto Unggulan untuk Kegiatan Investasi Koin yang Menguntungkan
Sebagai kader partai, kepala daerah muda ini menegaskan jika Daerah Pemilihan (Dapil) jadi dipecah, tentu hal tersebut tidak akan menyurutkan semangat pada politisi di Kabupaten Trenggalek. Terlebih jika dilihat dari kacamata eksekutif.
"Tentu mau dapilnya manapun kalau petarung maka siap saja. Sedangkan bila dilihat dari kacamata eksekutif, sebagai bupati tentu pemecahan dapil ini sangat kami harapkan," ungkap pria yang akrab disapa Gus Ipin itu.
Pihaknya berharap dengan semakin sempit, akan ada keterwakilan kecamatan putra-putra daerah yang muncul. Sehingga nantinya setiap kecamatan punya calon yang bisa melaksanakan pembangunan merata.
"Seperti untuk wilayah kerja anggota DPRD. Jika semakin sempit niscaya pelayanannya juga otomatis akan semakin baik," imbuh Bupati Trenggalek.
Lebih jauh Gus Ipin berharap konfigurasi Dapil tersebut akan menyasar wilayah yang selama ini infrastrukturnya belum terbangun atau belum terkoneksi dengan baik antar kecamatan. Seperti contohnya Kecamatan Bendungan digandeng dengan Trenggalek.
"Tentu orang yang mau mencalonkan diri akan mencari yang padat penduduk. Seperti yang dicari kawasan kota, Pogalan, Durenan. Suara nanti pasti akan terkumpul di sana. Terus nanti yang akan ngomong masalah infrastruktur kawasan minim penduduk siapa," tegasnya.
Menurutnya, perlu dibuatkan konfigurasi seperti infrastrukturnya, akses jalan yang menghubungkan seperti apa, agar usulan pembangunan tidak berkutat hanya di wilayah tersebut. Namun juga menyasar pada wilayah lain sehingga pembangunan merata.
"Kami berharap 45 orang wakil di DPRD ini fokus pada pemerataan pembangunan. Sehingga hasil yang dihasilkan dalam APBD ini bisa lebih berkeadilan dan juga lebih merata," pintanya.
Baca Juga : Usul Kayutangan Heritage Jadi Tempat Jualan Takjil, Kapolresta Malang Kota: Ada Rekayasa Lalin
Sementara mengenai dana cadangan untuk pemilu sendiri, menurut Gus Ipin bahwa besaran dana cadangan pemilu akan melihat besaran SILPA yang ada.
"Mungkin di tahun ini minimal antara Rp 20 Miliar sampai Rp 30 Miliar. Beberapa tahun ke depan kita fokusnya untuk pengembalian pembiayaan berupa pinjaman dan untuk pembiayaan Pemilu," tandasnya.
Kenaikan biaya penyelenggaraan Pemilu pada periode ini, dianggap Gus Ipin menjadi sesuatu hal yang logis. Mengingat pemilu tahun 2024 bakal digelar dalam kurun waktu 1 tahun dengan 2 agenda Pemilu serentak.
Sementara itu ditempat yang sama, Ketua KPU Trenggalek, Gembong Derita Hadi juga membenarkan bahwasannya tahun 2024 nanti, bila tidak ada penundaan maka dalam kurun 1 tahun di tahun 2024 akan ada 2 kali pemilu serentak.
"Pertama Pemilihan Legislatif, senator dan Pilpres yang digelar pada 14 Februari 2024. Kemudian pemilu selanjutnya Pilkada Gubernur - Wakil Gubernur dan Bupati Wakil Bupati," pungkas Ketua KPU Trenggalek.
