JATIMTIMES - Permasalahan stunting hingga saat ini masih menjadi salah satu prioritas oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang. Saat ini, angka stunting di Kabupaten Malang adalah sebesar 25,7 persen.
Salah satu upaya yang bakal dilakukan melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) adalah dengan mengedukasi para calon pengantin, ibu hamil dan juga ibu yang mempunyai balita.
Baca Juga : Kenalakan Crypto Mining, Pelaku Mining di Jombang Gelar Gathering
"Harus KB (Keluarga Berencana), karena kalau tidak KB, nanti bayi kedua kualitasnya kurang bagus jika pola asuhnya terlalu dekat," ujar Kepala DPPKB Kabupaten Malang, Aniswaty Azis.
Sementara untuk pasangan yang hendak menikah, Anis menyebut bahwa setidaknya edukasi diberikan sejak 3 bulan sebelum dilangsungkannya pernikahan. Tujuannya, agar bisa menjadi keluarga yang berkualitas, berencana dalam anak dan berkecukupan ekonomi.
"Jadi ada aplikasi yang harus diisi untuk standar memenuhi standar perkawinan," imbuh Anis.
Dirinya berharap, dengan dukungan dari tim pendamping keluarga sebanyak 6.132 se-Kabuapaten Malang, hal tersebut bisa berjalan optimal. Dan jika hal itu bisa berjalan secara ideal, maka semua data yang akan masuk akan dapat tersaring dengan baik dan treatment yang dilakukan dapat lebih komprehensif.
Sementara itu, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa hingga 2024 mendatang, stunting di Indonesia ditarget turun hingga di bawah 14 persen. Sedangkan saat ini masih 24,6 persen.
Baca Juga : Pemerintah Target Angka Stunting Kurang dari 14% pada 2024
Muhadjir menyebut, meskipun kondisi pandemi Covid-19 disebut menjadi satu kendala untuk menekan stunting, namun nyatanya angka stunting tersebut justru mengalami penurunan sebesar 3 persen, dari yang semula 27,6 persen. Untuk itu, dirinya optimis bahwa target itu akan lebih mudah dicapai.
"Jadi kalau mau naikkan menjadi 3 persen, sebetulnya tinggal naikkan 1,3 persen per tahun saja. Itu insyaallah bisa dengan kebijakan yang sudah di arahkan oleh presiden," ujar Muhadjir.
