JATIMTIMES - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) turut mengkritisi soal big data yang diklaim Menteri Koordinator Bidang Investasi dan Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan sebagai dalil penundaan pemilu 2024.
Dalam hal ini, AHY mempertanyakan keabsahan big data yang dimiliki Luhut. Lantaran big data itu diklaim bertentangan dengan sejumlah hasil survei yang menunjukkan data sebaliknya.
Baca Juga : Pemerintah Tetapkan Harga Minyak Goreng Curah Disubsidi agar Jadi Rp 14 Ribu
AHY lantas mengingatkan Luhut agar tidak bermain-main dan memanipulasi suara rakyat. "Dicek dong harusnya, dari twitter, yang aktif cuma 10 ribuan artinya cuma 0,05 persen itu pun sekali lagi belum tentu suara organik. Buzzer emang nggak bekerja?" ujar AHY.
"Artinya sekali lagi rakyat yang mana, marilah jangan kita membiarkan ada mereka yang memanipulasi suara rakyat. Memanipulasi data dan informasi. Jangan mempermainkan suara rakyat," tambah AHY.
Hal itu disampaikan AHY saat menyampaikan arahan di hadapan kadernya usai prosesi pelantikan pengurus baru Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta di JiExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Selasa (15/3/2022).
AHY juga mempertanyakan konstitusionalitas yang diklaim para pihak pengusul wacana penundaan pemilu tersebut melalui amandemen. Ia meyakini, meski UUD bukan kitab suci, namun wacana itu telah mengkhianati reformasi dan demokrasi.
AHY dengan tegas menolak wacana tersebut sebab dinilai hanya direkayasa untuk melanggengkan kekuasaan.
Seperti diketahui, Luhut sebelumnya mengklaim memiliki big data berisi percakapan 110 juta orang di media sosial yang mendukung usulan penundaan Pemilu 2024 dan masa jabatan presiden diperpanjang.
Dari jumlah itu, beberapa di antaranya bahkan diklaim merupakan para pemilih sejumlah partai besar yaitu Gerindra, PDIP dan Demokrat.
Jubir Luhut tidak bisa buka soal klaim big data
Di sisi lain, jubir Luhut, Jodi Mahardi, menyatakan dirinya tidak bisa membuka soal klaim big data soal dukungan penundaan Pemilu 2024. Jodi hanya menyatakan bahwa itu adalah data internal mereka.
"Itu data-data dari berbagai sumber yang terangkum dalam big data yang dikelola secara internal," ujar Jodi.
Klaim yang sama memang pernah disuarakan oleh Ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Muhaimin menyatakan dari 100 juta akun di media sosial, ada 60 persen yang mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.
Saat ditanya soal metode ilmiah pengumpulan data tersebut, Jodi mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki otoritas untuk hal tersebut.
Baca Juga : Sudah Terlanjur Main Saham? Pahami Dulu Ciri-Ciri Investasi Ilegal
Menurut Jodi, Luhut sebagai bagian dari pemerintah selalu menyerap semua aspirasi publik dengan pengelolaan data-data dari berbagai sumber yang kemudian terangkum dalam big data. Ia mengatakan, Luhut pun tak ambil pusing jika kemudian banyak yang mengkritik datanya itu.
Klaim Luhut dan Muhaiman diragukan banyak pihak
Untuk diketahui, klaim Luhut dan Muhaimin terkait big data penundaan pemilu ini diragukan oleh banyak pihak. Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia, Ismail Fahmi salah satunya.
Ismail mempertanyakan validitas data para pejabat pemerintah yang menyatakan mendukung perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo dan soal presiden 3 periode.
"Sumber klaim data 110 juta netizen bicara soal presiden 3 periode atau perpanjangan itu dari mana?" cuitnya dalam akun twitter @ismailfahmi.
Kemudian, Direktur Eksekutif IndoStrategic Ahmad Khoirul Umam yang menilai Luhut melakukan manipulasi informasi.
"Yang disampaikan Pak Luhut itu jelas itu adalah manipulasi informasi. Data 110 juta itu jelas, tidak merepresentasikan apapun karena tidak ada konfirmasi data yang mana," kata Ahmad.
Sedangkan, Politikus PDIP Adian Napitupulu menilai klaim big data Luhut dan Muhaimin ini penting dijelaskan kepada publik. Tujuannya, agar jelas dari mana dan bagaimana metode ilmiah pengumpulan datanya.
"Angka 100-an juta itu dari mana saja? Kenapa paparan tersebut penting? Karena suara rakyat tidak bisa diklaim semena- mena," ujar Adian.
