JATIMTIMES - Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jatim, melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Peta Jalan (Roadmap) Kemaritiman di Jawa Timur dengan tema Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Berbasis Agro-Mina-Wisata Berkelanjutan secara hybrid, Sabtu (12/3/2022).
Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) menyampaikan, Indonesia memiliki peradaban dan karakter maritim dan untuk memperjuangkan masa depan. Masyarakat maritim memiliki karakter dan filosofi yang kuat, sehingga dapat menjadi modal serta landasan dalam membangun peradaban Indonesia.
Baca Juga : Kelanjutan Pembangunan GOR Tipe B Kanjuruhan Tersendat Anggaran
Tetapi, dilandasi atas hasil Muktamar Ke-30 NU di Lirboyo Kediri, para kiai menyoroti kekayaan Indonesia yang masih belum mampu digunakan secara maksimal untuk kemakmuran anak bangsa.
Dalam Muktamar Ke-31 NU di Solo, NU telah merumuskan kedaulatan dan kekuasaan negara atas laut Indonesia sebagai pintu masuk optimalisasi kekayaan ikan di perairan laut Indonesia untuk kemakmuran.
Kompleksitas permasalahan pembangunan kelautan dan kemaritiman menjadi tantangan dalam mewujudkan pebangunan yang berkesejahteraan dan berkeadilan. Akibat rendahnya kualitas SDM (sumber daya manusia) perikanan menyebabkan kegiatan usaha kelautan perikanan di Indonesia sebagian besar belum optimal, efisien dan produktif sehingga baik langsung maupun tidak langsung hal tersebut akan memberikan dampak terhadap, daya saing produk yang dihasilkan.
"Degradasi fisik ekosistem pesisir (mangroves, terumbu karang, padang lamun, dan estuari) yang merupakan spawning ground, nursery ground, dan feeding ground sebagian besar ikan dan biota laut lainnya. Ketimpangan dalam pembangunan, di mana Indonesia menduduki peringkat ke-4 sebagai negara dengan tingkat kesenjangan ekonomi terburuk di dunia berdasar laporan statistika, 2012," jelasnya.
Pemberdayaan masyarakat penduduk miskin warga NU, yang sebagian besar tinggal di kawasan pesisir dan desa, merupakan sebuah upaya nyata dalam mewujudkkan tujuan pembangunan Indonesia yang juga sesuai dengan tujuan pembangunan global berkelanjutan (SDGs). Hal ini selaras dengan visi BKNU (Badan Kemaritiman Nahdlatul Ulama) Wilayah Jawa Timur, yakni Mewujudkan Kemaritiman untuk Kesejahteraan dan Kemaslahatan Umat.
FGD ini bertujuan sebagai wahana diskusi dan tukar pikiran dengan melibatkan para aktor dalam pentahelix dalam rangka menjaring masukan dalam penyusunan peta jalan pembangunan kemaritiman di Jawa Timur khususnya dan nasional secara umum, serta secara khusus dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan warga nahdhiyin.
"Hasil yang diharapkan dari FGD ini adalah adanya usulan rekomendasi dari BKNU Jawa Timur dalam Penyusunan Peta Jalan Kemaritiman di Jawa Timur. Tujuan mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan umat yang berkeadilan dan berkelanjutan," tuturnya.
Gubernur Dra Hj Khofifah Indar Parawansa sebagai keynote speaker menyampaikan kebijakan strategis pemerintah Propinsi Jawa Tmur dalam penghapusan kemiskinan dan kelaparan, dan menciptakan kehidupan sehat seta sejahtera.
"Isu-isu strategis tahun 2022 di Jawa Timur meliput, belum tercukupinya tenaga kerja yang terampil dan berkualitas untuk kebutuhan industri berteknologi tinggi, ketertinggalan infrastruktur di wilayah selatan dan kepulauan Provinsi Jawa Timur, tingginya tingkat kemiskinan perdesaan dan tingginya AKI, AKB, stunting, penyakit menular dan tidak menular lainnya," jelasnya.
Di sisi lain, Rektor Universitas Trunojoyo Madura Dr Drs Ec Muh. Syarif MSi menyoroti masalah Arah Kebijakan Penelitian Kemaritiman dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan, terutama fokus pada sektor garam. Apalagi produksi garam rakyat Madura selama ini telah menjadi unggulan Jawa Timur khususnya, dan nasional pada umumnya.
Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo pada perayaan Hari Maritim Nasional tahun 2021 di Jakarta, “Identitas Indonesia sebagai bangsa maritim harus segera kita pulihkan dan kokohkan, bukan lewat jargon-jargon kemaritiman semata, tapi melalui kerja nyata di berbagai bidang”.
Baca Juga : Bencana Alam Banjir Bandang di Kerek, PDI Perjuangan Tuban Berjanji Perbaiki Tanggul Permanen
Untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia maka dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset kemaritiman menempati posisi yang sangat strategis untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.
"UTM telah menetapkan Penelitian Prioritas Garam Dalam Mendukung Kebijakan Pemerintah. Hal ini didasarkan pada permasalahan nasional terhadap tingginya import garam per tahun yang hampir 3 juta ton dan rendahnya keterserapan garam rakyat, terutama petani garam di Madura," tuturnya.
Prof Dr Mahmud Mustain, Ketua BKNU wilayah Jawa Timur, menyoroti bahwa Jawa Timur memiliki Wilayah pesisisir, laut dan pulau-pulau kecil dengan potensi sumbedaya hayati, non-hayati, sumberdaya buatan dan jasa lingkungan kelautan serta sumber daya energy laut yang sangat besar, dan dapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya jika dimanfaatkan secara optimal.
Ironisnya, dari total 70 persen lebih dari 40 juta penduduk di Jawa Timur yang sebagian besar tinggal di kawasan pesisir yang umumnya warga NU masih tergolong masyarakat miskin dan bahkan masih tergolong masyarakat dengan golongan miskin extrem.
Untuk itu BKNU Wilayah Jawa Timur bertekad untuk menjadikan BKNU Jawa Timur sebagai penggerak dan pendorong pembangunan kemaritiman berkelanjutan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Jawa Timur demi mewujudkan jam’iyyah NU, utamanya dan masyarakat Jawa Timur umumnya.
Terdapat beberapa bidang Kemaritiman yang menjadi focus garapan BKNU Wilayah Jawa Timur, yakni Pemberdayaan Masyarakat, Pengelolaan Sumberdaya, Pelestarian Lingkungan, Penanggulangan Kebencanaan di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, Penyediaan Energi dan Air Bersih serta Ketersediaan Jaringan Informasi dan Konektifitas.
Disampaikannya, banyak tantangan yang harus dihadapi dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat pesisir seperti konflik pemanfaatan dan kepentingan, masalah degradasi sumberdaya alam, rendahnya kualitas SDM, kerentanan terhadap bencana alam dan kerusakan lingkungan dan lemahnya penegakan hukum.
“Hal ini menjadikan marjinalisasi dan kemiskinan masyarakat pesisir, rendahnya animo generasi muda terhadap sektor kelautan dan maritim serta lunturnya budaya dan karakter bahari," jelas prof Mahmud Mustain.
