JATIMTIMES - Sejumlah pasar di Kabupaten Malang yang dijadwalkan untuk direvitalisasi masih tertunda. Hal tersebut merupakan dampak dari refocusing anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Malang karena pandemi Covid-19 sejak 2020 lalu.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang pun juga belum dapat memastikan kapan rencana revitalisasi sejumlah pasar itu akan direalisasikan. Plt Kepala Disperindag Kabupaten Malang, Agung Purwanto mengatakan, bahwa sebelumnya pihaknya telah mengajukan sekitar 13 pasar yang akan direvitalisasi ke Pemerintah Pusat.
Baca Juga : Atasi Kelangkaan Minyak Goreng, Pemkab Tulungagung Tunggu Gelontoran Stok Dari Pusat
"Banyak kan, kita sudah ngajukan revitalisasi ke pusat itu, ada 13 pasar. Tapi kan memang semua kondisinya seperti ini. Dan dampak refocusing, semua (revitalisasi) jadi tertunda," ujar Agung.
Menurutnya, termasuk dalam APBD tahun anggaran 2022 ini juga masih belum ada agenda untuk revitalisasi pasar. Dengan keterbatasan anggaran yang ada, Agung menyebut bahwa saat ini hanya ada beberapa kegiatan pemeliharaan saja.
"Kalau itu (kepastian revitalisasi), kita enggak berani ngomong. Karena dampak refocusing, jadi pemeliharaan kecil-kecil saja," terang Agung.
Di sisi lain, untuk rencana revitalisasi, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang juga berencana untuk menggunakan skema baru. Yakni melakukan revitalisasi dengan mengoptimalkan peran Corporate Social Responsibility (CSR) melalui Forum CSR.
Sebagai role model, skema tersebut saat ini tengah dilakukan untuk perbaikan Pasar Bululawang yang nyaris ludes akibat peristiwa kebakaran pada Minggu (16/1/2022) lalu. Dalam peristiwa itu, setidaknya ada 51 kios milik 32 pedagang yang ludes beserta barang dagangannya karena dilalap api.
Baca Juga : Dorong UMKM Kota Malang Hingga Pasar Luar Negeri, Diskopindag Edukasi Pelaku UMKM dengan Materi Ekspor
Jika skema tersebut dinilai sukses, maka tidak menutup kemungkinan skema serupa dengan gotong royong itu akan diterapkan untuk revitalisasi pasar-pasar lain di Kabupaten Malang. Dari catatan Disperindag Kabupaten Malang, mayoritas pasar di Kabupaten Malang berusia puluhan tahun, termasuk Pasar Lawang.
Skema gotong royong tersebut dinilai tepat untuk diterapkan di Pasar Bululawang. Mengingat pedagang yang terdampak juga butuh untuk dapat segera beraktifitas. Hal itu juga melihat bahwa sebentar lagi memasuki Bulan Suci Ramadan.
"Sama sekali tidak ada APBD. Karena ini lebih cepat. Kalau APBD kan harus proses persetujuan, pengajuan ke Dewan, anggaran dan perencanaan. Ini kalau pakai APBD, prosedur penggunaan APBD harus ada," ujar Bupati Malang, HM. Sanusi.
