JATIMTIMES - Lembaga non-profit Studi dan Pengembangan Keberdayaan Rakyat (Spektra) Surabaya menghelat dialog publik untuk membedah tantangan pada penyelengaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Kamis (17/2/2022).
Direktur Spektra Surabaya, Roni Sya'roni mengatakan bahwa pada Pemilu 2019 telah dilaksanakan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) secara bersamaan dan ada beberapa evaluasi yang harus dilakukan menyongsong Pemilu Serentak 2024.
Baca Juga : Jadi Ketua Umum ke-11, Gus Yahya Terharu Saat Doa Bersama di Kantor Pertama PBNU Surabaya
"Pada 2019 sudah banyak PPS dan KPPS yang bertumbangan. Pada Pemilu Serentak 2024 ini kita harus banyak belajar. Lalu Pemilu 2019 juga menyisakan polarisasi di masyarakat. Maka hari ini kita mencoba mengeksplor lebih jauh terkait hal itu," ujarnya.
Arif Afandi, salah satu wartawan senior menyampaikan, penyelenggaraan pemilu sebagai salah satu pesta demokrasi, mencakup tiga, yakni input, proses dan output. Dalam dialog publik kali ini bakal didiskusikan terkait dengan input dan proses.
"Terkait input berhubungan dengan masyarakat kita. Apakah masyarakat kita ini sudah madani apa tidak. Lalu untuk proses, berkaitan dengan penyelenggara seperti KPU, Bawaslu sudah akuntabel dan berkualitas apa belum," katanya.
Lebih lanjut dirinya menjelaskan, input dan proses ini kemudian dibedah dalam dialog publik, untuk memetakan output yang nantinya diharapkan akan bagus untuk demokrasi di Indonesia.
"Sehingga kita bisa memetakan Pemilu Serentak 2024 ini bisa menghasilkan pemerintahan atau demokrasi yang baik di Indonesia," ujarnya.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UB, Sholih Mu'adi mengatakan, bahwa tantangan demokrasi di Indonesia dihadapkan pada politik transaksional. Dirinya mencontohkan, tak dipungkiri masyarakat di daerah masih ditemui terdapat mereka yang malas untuk ke lokasi TPS, jika tidak terdapat sesuatu hal atau transport dari para calon.
"Jadi di Indonesia visi-misi calon itu bukan hal yang penting," katanya.
Komisioner KPU RI 2017-2024, Arif Budiman mengatakan, terdapat beberapa tantangan yang akan dihadapi nantinya dari sisi penyelenggara pada Pemilu Serentak 2024. Dalam pesta demokrasi nantinya diperkirakan terdapat 210 juta pemilih.
Baca Juga : Kejengkelan Gus Yahya Kala PCNU Banyuwangi Bikin Acara Hadirkan Bakal Capres 2024
Jumlah ini nampaknya bertambah jika dibandingkan pada 2019, dimana terdapat 192 juta pemilih. Dengan jumlah pemilih yang begitu banyak tersebut, KPU ingin melakukan sistem susrat suara yang lebih simpel.
" KPU ingin menyederhanakan surat suara. Contoh, surat suara Presiden dan Wakil Presiden dijadikan satu dengan DPR RI. Lalu DPD sendiri dan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dijadikan satu. Jadi kami pun beberapa model surat suara," pungkasnya.
Sementara itu, dalam dialog publik ini juga menghadirkan narasumber dari Ketua PB NU, Fahrur Rozi, Staff Ahli Menteri Pertahanan, Faisal Aminudin dan Mahasiswa Doktor Oxford University, Abid Abdurrahman Adonis.
