free web hit counter
Jatim Times Network Logo
Agama Ekonomi Gaya Hukum dan Kriminalitas Kesehatan Kuliner Olahraga Opini Otomotif Pemerintahan Pendidikan Peristiwa Politik Profil Ruang Mahasiswa Ruang Sastra Selebriti Tekno Transportasi Wisata
Pemerintahan

Dewan Tuban Soal Ribuan NIK Warga Miskin Invalid By Sistem DTSK

Penulis : Ahmad Istihar - Editor : Sri Kurnia Mahiruni

01 - Feb - 2022, 21:38

Placeholder
Raker komisi IV DPRD dengan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tuban (01/01/2022) (Foto: DPRD Tuban For JatimTIMES)

JATIMTIMES- Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tuban, memanggil 9 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pasca pergantian beberapa Kepala Dinas (Kadin) mitra kerja komisi IV dalam upaya mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban.

Ketua Komisi IV DPRD Tuban, Tri Astuti, menyampaikan, bahwa mewujudkan Tuban sejahtera, adil, berdaya saing, berbudaya dan berbasis lingkungan maka dibutuhkan strategi, kolaborasi, integritas semua OPD.

Baca Juga : Kupas Prospek Bisnis Global di Masa Recovery, Unisma Hadirkan Peneliti dan Praktisi dari 17 Negara di 4th ICEBUSS

"Kita memandang perlunya penyampaian inovasi unggulan kompetitif di OPD mitra kerja Komisi IV," kata Tri Astuti saat memimpin raker di ruang Komisi IV.

Dia menyampaian inovasi yang dimaksud di antaranya, strategi program pemberdayaan masyarakat, percepatan pemulihan ekonomi, percepatan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan kualitas pendidikan, peningakatan sumber PAD, peningkatan mutu layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif, serta penanganan bencana.

Sebagai Mitra kerja OPD, Dewan mengkritisi, dengan memberikan masukan dan saran kepada dinas terkait, salah satunya Dinsos P3A dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Dikatakan Astutik, data kemiskinan yang saat ini telah dilakukan verifikasi door to door untuk perbaikan data kemiskinan masih belum sesuai harapan. Pasalnya, di lapangan masih terdapat masyarakat layak sebagai penerima bantuan. Namun, data dokumen kependudukan atau NIK tidak bisa masuk pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sehingga disinyalir ribuan nama warga miskin, datanya tidak padan bahkan tidak terinput sistem. 

“Terdapaat 2000 NIK yang tidak terbaca secara sistem,” bebernya.

Baca Juga : Anak Perusahaan BUMN Rogoh Rp 1,4 T Bangun Proyek Dermaga dan Fasilitas Produksi Semen di Tuban

Di soal lainnya, perihal keberadaan BUMDes dengan slogan satu desa satu BUMDes, komisi IV juga menilai belum maksimal. Hal ini disebabkan terdapat 42 desa di wilayah Kabupaten Tuban belum memiliki BUMDes.

“Ini harus segera ditindaklanjuti, agar one vilage one product (satu desa, satu produk) dapat segera terwujud,” pungkas politisi asal Gerindra itu.

Selain mengkritisi, pada akhir raker dengan OPD, Komisi IV mengapresiasi beberapa program inovasi dinas terkait, selebihnya akan dilakukan pembahasan lebih lanjut pada raker berikutnya secara intens.(*)


Topik

Pemerintahan



JatimTimes Media Terverifikasi Dewan Pers

UPDATE BERITA JATIM TIMES NETWORK

Indonesia Online. Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com dengan klik Langganan Google News Jatimtimes atau bisa menginstall aplikasi Jatim Times News melalui Tombol Berikut :


Penulis

Ahmad Istihar

Editor

Sri Kurnia Mahiruni