JATIMTIMES - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2023 di ruang Praja Mukti Kantor Pemkab Tulungagung, Kamis (27/1/2022).
Bupati Tulungagung Maryoto Birowo mengatakan, tahun 2023 merupakan tahun terakhir periodesasi RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023. Hal itu berarti tantangan dan hambatan pembangunan untuk pencapaian target-target dan sasaran pembangunan menjadi semakin berat.
Baca Juga : Menko Airlangga Tekankan Pentingnya Pengembangan Model Bisnis yang Berdaya Saing
Namun, lanjut Bupati, dengan kerja sama yang baik dan komitmen untuk berubah menjadi lebih baik, tantangan dan hambatan yang ada akan menjadi peluang keberhasilan di masa mendatang.
"Rancangan awal RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan RPJMD Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023," kata Bupati Maryoto.
Menurut Maryoto, rancangan awal RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023, juga disusun dengan memperhatikan prioritas pembangunan nasional dan provinsi. Yang artinya Pemkab Tulungagung telah mengintegrasikan dalam lima prioritas utama Pembangunan Daerah.
Lima prioritas yang dimaksud yakni pembangunan sumberdaya manusia, penguatan ekonomi kerakyatan, pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan perwujudan pemerintahan yang akuntabel, profesional dan transparan yang beriorientasi pada kepuasan masyarakat.
Tak hanya itu, dalam rangka menyikapi dampak Pandemi Covid-19, maka untuk tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Tulungagung memberikan ruang prioritas pada upaya pemulihan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui tema pembangunan yaitu “Stabilisasi Kemandirian dan Daya Saing Perekonomian Daerah serta Penguatan Kesejahteraan Masyarakat”. "Tema ini harus tergambar dalam program dan kegiatan prioritas," ucap Maryoto.
Baca Juga : Pengurus Asosiasi Pengurus Mineral Datangi Kantor Kejaksaan Negeri Laporkan Bupati Banyuwangi
Di tempat yang sama, Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung Marsono mengatakan, RKPD nantinya harus mampu mengintegrasikan pembangunan lintas sektor sehingga penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2023 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, serta dapat menjawab isu-isu strategis yang ada. "Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2023 harus dilaksanakan dengan lebih cermat, terintegratif," kata Marsono.
Selain dilaksanakan dengan cermat dan terintegratif, lanjut Marsono, penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2023 juga harus dan memperhatikan beberapa hal antara lain :
1. Penentuan program dan kegiatan harus bersifat QUICK WIN, yang menyentuh masyarakat secara langsung;
2. Melakukan efisiensi pada belanja pemerintah yang bersifat rutin dengan memprioritaskan pada belanja-belanja yang bersifat wajib;
3. Peningkatan investasi di daerah dalam upaya mendorong Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mencari sumber-sumber pembiayaan lain dengan pola Public Private Partnership (PPP);
4. Percepatan pembangunan dan pengembangan infrastruktur yang mendukung pusat-pusat ekonomi/industri dan infrastruktur perdesaan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan.
5. Membangun komitmen seluruh stakeholder baik Pemerintah, Pelaku Usaha dan Masyarakat untuk mendukung pencapaian target-target pembangunan yang telah disepakati bersama.
