30/11/2022 Dinilai Tak Jeli Kaji Siteplan, DPKPCK: Ini soal Kedisiplinan Warga dan Pengembang | Jatim TIMES

Dinilai Tak Jeli Kaji Siteplan, DPKPCK: Ini soal Kedisiplinan Warga dan Pengembang

Jan 27, 2022 17:08
Plt Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma bersama pihak pengembang Perumahan Green Village Singhasari saat melakukan peninjauan beberapa waktu lalu.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).
Plt Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma bersama pihak pengembang Perumahan Green Village Singhasari saat melakukan peninjauan beberapa waktu lalu.(Foto: Riski Wijaya/MalangTIMES).

Pewarta: Riski Wijaya | Editor: A Yahya

JATIMTIMES - Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya menepis jika pihaknya disebut kurang jeli dalam mengkaji siteplan Perumahan Green Village Singhasari. Hal itu lantaran proses perizinan PT Wahana yang memenangkan lahan perumahan tersebut, sudah dimulai sejak tahun 2016 lalu. 

Sementara pengembang tersebut, diketahui memenangkan lelang sejak tahun 2014 silam. Pihak DPKPCK Kabupaten Malang telah memastikan bahwa pengembang telah memenuhi hal-hal yang telah menjadi kewajibannya. 

Baca Juga : Sederet Makanan yang Diduga Mengandung Babi dan Narkoba, Ada Permen Yupi

"Mengurus KRK (Keterangan Rencana Kota) itu pada tahun 2016 dan tahun 2018 juga sudah. Kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2019 dengan permohonan siteplan. Kan dia (pengembang) dapatnya lewat lelang pada tahun 2014, dari bank," ujar Plt Kepala DPKPCK Kabupaten Malang, Khairul Isnaidi Kusuma, Kamis (27/1/2022). 

Dalam hal ini, pihaknya juga memastikan bahwa sebelum mengesahkan siteplan dari pengembang Perumahan Green Village Singhasari, DPKPCK sudah melakukan berbagai proses sesuai dengan mekanisme, protap dan aturan yang ada. 

"Seperti pengecekan lapangan, legal formalnya bagaimana, kepemilikan lahan batasnya sampai mana saja. Dan yang pasti tidak mungkin kami tidak ngecek," tegas Khairul.

Secara regulasi, dirinya menyebut bahwa konflik sosial yang muncul akibat tembok yang menutupi jalan warga adalah karena faktor kedisiplinan dari kedua belah pihak, baik warga ataupun dari pihak pengembang. 

Dari sisi pengembang, untuk membangun tembok sebagai pembatas, sudah seharusnya mengurus ijin mendirikan bangunan (IMB) terlebih dahulu. Sementara di dalam siteplan, hal tersebut tidak termasuk. Dan hanya mengatur antara batas wilayah dan proporsi antara lahan efektif dan lahan non efektif yang biasanya digunakan sebagai fasilitas umum (fasum). 

Khairul menjelaskan bahwa dalam hal ini, pengembang Perumahan Green Village Singhasari sudah memenuhi proporsi yang ada di dalam siteplan. Dimana jika perumahan dengan luas lahan dibawah 25 hektare, memiliki perbandingan 70 persen lahan efektif dan 30 persen lahan efektif. 

"Ada di siteplannya. Masalah pagar, adalah hak prerogatif dari pihak pengembang. Tapi ada mekanisme yang harus mereka taati dong. Pada saat membuat pager ada ijinnya (IMB) dulu, eh minta dong advice kami. Saya mau buat pagar disini, ijinnya begini, eh dicek, lahan sekitarnya seperti apa, aksesnya tertutup ndak. Yang jelas saat mereka (pengembang) mau membangun pagar, harus melalui ijin dulu, ijinnya IMB pagar. Nanti dikasih advice dari Pemkab Malang. Secara teknis (perijinan) dari DPMPTSP, IMB nya tapi advicenya dari kita (DPKPCK)," terang Khairul. 

Baca Juga : Tembok Perumahan Penutup Jalan Warga Candirenggo Baru Dibuka secara Simbolis

Sedangkan kedisiplinan dari sisi warga, ia menjelaskan bahwa warga juga memiliki kewajiban untuk mengajukan perijinan IMB sebelum mendirikan bangunan rumahnya. Hal tersebut menurutnya sangat berguna untuk mencegah terjadinya konflik sosial seperti yang terjadi di Perumahan Green Village Singhasari. 

"Kalau sebelumnya mengajukan IMB, atau sudah ber IMB, akan kami berikan pemahaman. Misalnya, tanah warga yang bersangkutan mepet atau berbatasan langsung dengan tanah perumahan. Akan kami beri advice juga. Lebih baik menghadapnya kemana, aksesnya dimana. Kalau perijinan IMB dengan luas di bawah 100 meter persegi itu bisa langsung di Kecamatan," beber Khairul. 

Untuk itu menurutnya, secara regulasi, hal tersebut harus dipenuhi oleh kedua belah pihak. Dimana advice yang dimaksud juga berguna untuk mencegah terjadinya benturan sosial. Terlebih, perijinan IMB juga buka hanya semata-mata untuk mencari pendapatan asli daerah (PAD) saja, namun menurutnya juga berdampak bagi masyarakat. 

"Sepadannya seberapa, arah rumahnya kemana, aksesnya kemana, masuk tanahnya orang enggak. Kalau misalnya gak sesuai, akan kita kasih advice. Dan itu memang tugas kami (DPKPCK)," pungkas Khairul. 

Judul berita Dinilai Tak Jeli Kaji Siteplan, DPKPCK: Ini soal Kedisiplinan Warga dan Pengembang.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari JatimTIMES.com. Mari bergabung di Grup Telegram , caranya klik link Telegram JatimTIMES, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Topik
perumahan green village green village singhasari

Berita Lainnya