JATIMTIMES - Meski sudah soft launching pada 3 Januari 2022, pembangunan Mal Pelayanan Publik (MPP) Merdeka belumlah tuntas. Di tahun ini, pembangunan tahap kedua akan kembali dilakukan untuk mengoptimalkan pelayanan publik terpusat di satu tempat ini.
Fasilitas pelayanan perizinan dan non perizinan yang berada di lantai 3 Alun-Alun Mal Ramayana itu, saat ini baru menampung 14 tenant dengan 180 pelayanan. Padahal, jika sudah rampung 100 persen, area ini bakal menghadirkan kurang lebih 400 layanan yang bisa diakses masyarakat dengan mudah.
Baca Juga : Ini Rencana Perumda Jasa Yasa untuk Recovery Pasca Pandemi
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Siti Mahmudah mengatakan, keberadaan layanan yang tersedia di MPP Merdeka tahap pertama masih akan terus ditambah. Dengan proses pembangunan yang akan dilanjutkan ini, tahap kedua ditaksir akan membutuhkan dana sekitar Rp 2,5 Miliar.
"Tahun ini anggaran dari APBD murni itu untuk nambah di sisi barat. Tahap ke dua ini anggarannya kurang lebih Rp 2,5 Miliar. Kemungkinan kalau keseluruhan 400 layanan nanti ada 50 tenant," ujarnya.
Ke-14 tenant yang telah hadir untuk melakukan pelayanan di MPP Merdeka saat ini, diantaranya Disnaker-PMPTSP, Bapenda (Badan Pendapatan Daerah) Kota Malang, KPP pratama Utara, KPP Pratama Selatan, Bank Jatim, Samsat, BPJS-Tenaga Kerja, BPJS Kesehatan.
Kemudian, Dispendukcapil (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil), Perumda Air Minum Tugu Tirta Kota Malang, BPR, Imigrasi, layanan Co-Working Space Disporapar (Dinas Kepemudaan Olahraga, dan Pariwisata), serta Pojok Baca dari Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah (Dispussipda) Kota Malang.
Guna memproses tahapan pembangunan tahap 2 ini, Mahmudah menyatakan, beberapa instansi layanan lain yang akan mengisi tenant selanjutnya akan dikumpulkan terlebih dahulu. Hal ini untuk mengkoordinasikan segala kebutuhan yang bersangkutan.
Salah satunya, berkaitan dengan luas tenant masing-masing instansi yang diperlukan untuk pelayanan di MPP Merdeka. Penambahan layanan itu, nantinya bakal diisi oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan masih ada beberapa instansi layanan publik perizinan dan non perizinan lainnya.
Tak hanya itu, MPP Merdeka juga terus akan menambah fasilitasi untuk memudahkan masyarakat yang akan mengakses pelayanan. Seperti, mesin antrean untuk masyarakat yang datang untuk menghindari adanya kerumunan di satu tempat.
Baca Juga : Pemerintah Beri Subsidi, Minyak Goreng Jadi Rp 14 Ribu per Liter
"Kita konfirm ke masing-masing tenant, kita undang, kita rapatkan, kita evaluasi tenant-tenant yang akan mengisi nanti. Jadi nanti bisa bertambah banyak. Kejaksaan juga minta, terus beberapa perangkat daerah, instansi vertikal juga sudah minta," terangnya.
Sementara itu, berkaitan dengan layanan kampus yang rencananya akan ikut bergabung di MPP Merdeka, menurutnya, hal itu masih belum bisa dipastikan. Saat ini, pihaknya masih akan berkoordinasi lebih lanjut dan juga meminta arahan dari Wali Kota Malang, Sutiaji sebagai pencetus ide pembangunan MPP Merdeka.
"Untuk layanan kampus kami masih akan koordinasikan lebih lanjut. Apakah memang bisa disini, kalau memang bisa kami sediakan. Kalau tenant ada yang ukuran berubah nanti bisa digunakan untuk itu," pungkasnya.
Sebagai informasi, MPP Merdeka telah mulai dioprasionalkan sejak 3 Janurari 2022 ini buka setiap hari Senin-Jumat di jam kerja. Masyarakat juga lebih mudah, sebab hanya tinggal mendatangi Alun-Alun Mal Ramayana dan menuju ke lantai paling atas untuk mengakses layanan perizinan dan non perizinan.
