JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan menggelar refleksi akhir tahun 2021 yang bertajuk "Bangkit dari Pandemi Menuju Bangkalan Sejahtera".
Refleksi akhir tahun yang digelar di Pendapa Pratanu itu, Pemkab menghadirkan seluruh organisasi, baik organisasi kepemudaan (OKP) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang ada di Kabupaten Bangkalan.
Baca Juga : Meriahkan Lomba TikTok, Begini Kemeriahan Pemuda di Kabupaten Malang Dukung Upaya PED
Dalam kesempatan itu, turut hadir Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron (Ra Latif), bersama seluruh jajaran Forkopimda serta seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Setempat, Rabu (29/12/2021).
Tidak tanggung-tanggung, dari refleksi yang digelar oleh Pemkab itu, nampaknya dibanjiri kritikan oleh masing-masing OPD dan LSM terkait. Sebab, menurut salah satu OKP dan LSM, Kabupaten Bangkalan masih banyak yang harus dibenahi.
Salah satu yang harus dibenahi adalah perihal pelayanan publik yang katanya masih jauh dari kata harmonis. Sebab masih banyak pelayanan publik di Bangkalan dengan pelayanan yang masih arogan dan terkesan tidak ramah terhadap masyarakat.
"Itu hampir di seluruh pelayanan publik, khususnya yang berkaitan langsung terhadap masyarakat, seperti yang paling dasar di Rumah Sakit dan Dispenduk," kata Muhyi ketua DKR Bangkalan.
Selain persoalan pelayanan publik, persoalan pendidikan juga menjadi atensi, hal itu diungkapkan oleh Munawir, salah satu aktivis muda di Bangkalan, dia mempersoalkan perihal Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang sampai saat ini masih terus menjadi masalah di Bangkalan. Anehnya, ada yang terdaftar di KIP dan sudah memegang kartu, namun sampai saat ini masih belum mendapatkan bantuan.
Tidak hanya itu, persoalan infrastruktur juga menjadi masalah yang sangat mendasar, sebab poros jalan kabupaten di Bangkalan, hampir seluruhnya mengalami kerusakan, sehingga hal itu menjadi salah satu penghambat merosotnya perkembangan ekonomi di Kabupaten Bangkalan.
Belum lagi persoalan rangkap jabatan yang dilakukan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Bangkalan, yakni menjabat komisaris BUMD yang menurutnya itu tidak seharusnya dilakukan oleh Sekda.
Selain persoalan di atas, kritikan juga datang dari Farida, dia merupakan aktivis perempuan Bangkalan, yang terus konsisten mengawal persoalan selter rumah aman bagi korban pelecehan seksual dan kekerasan perempuan dan anak.
Baca Juga : Sudah Tahap Finishing, Taman Bunga Merjosari Siap Difungsikan Awal 2022
Menurutnya, sejak lama bupati menjanjikan selter rumah aman dan akan dibangun pada tahun ini, namun sampai saat ini masih belum tampak gedungnya, padahal Bangkalan saat ini menjadi daerah darurat kasus seksual dan kekerasan terhadap perempuan dan anak.
"Selter rumah aman sudah dijanjikan sejak lama oleh Pak Bupati, dan katanya tahun ini sudah dianggarkan dan akan dibangun, tapi mana kok masih belum tampak gedungnya," kata Farida.
Selain itu, Farida juga mepersoalkan masalah pupuk, sebab kata dia, banyak petani di Bangkalan mengeluhkan tentang ketersediaan pupuk. "Pupuk juga menjadi masalah di Bangkalan," imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Bangkalan Ra Latif mengatakan, bahwa refleksi ini kata dia sudah beberapa tahun tidak dilaksanakan, karena disebabkan oleh adanya pandemi. Berhubung saat ini pandemi sudah mulai mereda, maka dia kembali melaksanakan guna untuk menyaring segala bentuk kritik dari OKP dan LSM di Bangkalan.
"Dari refleksi ini, kami berharap ada masukan, kritik serta sarannya, jadi tidak hanya kritik membabi buta tanpa ada saran dan masukan untuk Kabupaen Bangkalan," kata Bupati.
Selain itu, menanggapi masukan dan kritik dari sejumlah OKP dan LSM, Bupati mengaku akan meningkatkan kinerja serta pelayanan kepada setiap masyarakat. "Jadi, terkait aspirasi tadi, kami akan tindak lanjuti bersama OPD terkait sesuai dengan aturan yang berlaku," pungkasnya.
