JATIMTIMES - KOTAKU Kota Blitar menggelar lokakarya Program Kota Tanpa Kumuh secara daring. Agenda ini digelar selama dua hari pada 14-15 Desember 2021. Lokakarya membahas tentang strategi dan kebijakan penanganan kumuh yang akan dilakukan pada 2022 di wilayah Kota Blitar. Selain itu, juga melaporkan pencapaian-pencapaian program yang telah lakukan di 2021. Lokakarya dibuka oleh Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat (Dispera) Kota Blitar, Heru Catur.
Kegiatan ini menghadirkan beberapa narasumber. Masing-masing Askot Mandiri Kota Blitar, Dedith Agung Dwi P, Kepala Bappeda Kota Blitar Tri Iman Prasetyono, Kepala Bidang Ekonomi Infrastruktur dan Prasarana Wilayah Paring Gentur Utomo, Kasi PPL DLH Kota Blitar Indriantono, dan Kasi Pencegahan dan Peningkatan Kawasan Permukiman Agus Gholib.
Baca Juga : Program Smart Kampung Banyuwangi Diganjar Penghargaan Kemenkominfo RI
Di hari kedua, Srie Suhartiningsih dari OSP4 Jawa Timur memaparkan terkait kesiapan Kota Blitar untuk berkompetisi mendapatkan DAK Integrasi. Dalam hal ini dirinya menyampaikan perlu keterlibatan aktif Pokja PKP dalam fasilitasi.
Adapun kegiatan ini diikuti 54 partisipan peserta yang terdiri dari unsur OPD, diantaranya Dinas Kesehatan, Bappeda, Dispera, Dinas PU, DLH, UPT Damkar, aparat kelurahan dan kecamatan yang ada di Kota Blitar. Kegiatan ini juga diikuti unsur BKM/LKM, penggiat lingkungan, perguruan tinggi dan wartawan dari media massa.
“Tujuan dari Lokakarya ini adalah menyampaikan informasi dan capaian pelaksanaan Program KOTAKU di tahun 2021. Lokakarya ini juga menyampaikan kebijakan daerah dalam penanganan kumuh dan Kolaborasi,” kata Askot Mandiri Kota Blitar, Dedith Agung Dwi P.
Kegiatan Lokakarya ini juga salah satu upaya tercapainya pemahaman Tupoksi Pokja PKP dan Forum PKP di Kota Blitar. Sehingga ke depan peran Pokja PKP dan Forum PKP di dalam mengkaji persoalan perumahan dan permukiman semakin hari semakin optimal.
“Pelaksanaan program KOTAKU mMemerlukan adanya sinkronisasi multi sektoral dalam hal penataan, pengelolaan permukiman serta pemeliharaan hasil pembangunan. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih penanganan dan munculnya permasalahan lahan. Jika tak ditangani secara kolaboratif, dapat memunculkan permukiman kumuh baru,” tukasnya.
Peran dan Fungsi Pokja PKP perlu dioptimalisasi dalam penanganan kumuh. Selain merupakan bagian dari exit strategy Program Kotaku, diharapkan Pokja PKP mampu menginisiasi Forum PKP serta menggerakkan elemen masyarakat lainnya guna mencegah maupun menangani kumuh yang ada di wilayahnya.
“Kami berharap Forum PKP mampu mengkolaborasikan pemda, pemerintah pusat serta pemangku kepentingan lainnya untuk bersama-sama menangani kumuh. Oleh karena itu, demi pengendalian dan tindak lanjut atas isu dan permasalahan yang berkembang, pelaku program akan melaksanakan workshop di masing-masing kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah terkait, pihak swasta, perguruan tinggi, BKM dan stakeholder lainnya di tingkat kota Blitar,” tukasnya.
Baca Juga : Sidang Lanjutan Anak Korban Persetubuhan dan Pengeroyokan, Korban Menangis Histeris
Sekedar diketahui, capaian program KOTAKU di Kota Blitar sangat luar biasa. Kolaborasi dalam mengatasi masalah kekumuhan mencapai Rp 15 miliar lebih yang bersumber dari kegiatan OPD PU, Dispera, DLH, CSR, UPT Damkar, dan juga kegiatan yang ada di kecamatan. Rp 4 miliar lebihnya menyasar ke dalam RT dalam deleniasi SK Kumuh yang mana luasan kumuh awalnya adalah 103,36 Ha dan capaian komulatifnya dalam mengurangi kekumuhan di 2021 yaitu 23,59 Ha. Sehingga sisa luasan kumuh untuk akhir 2021 atau awal 2022 adalah 79,77 Ha.
“Capaian pengurangan Kumuh di Kota Blitar tersebut telah disepakati oleh Pokja PKP dalam Forum Lokakarya capaian pengurangan kawasan permukiman Kumuh. Serta alih kelola data GIS pada tanggal 13 Desember 2021 di Dinas perumahan Rakyat Kota Blitar,” terang Dedith.
Program KOTAKU di Kota Blitar mendapat dukungan penuh dari Wali Kota Blitar Santoso dan Ketua DPRD Kota Blitar Syahrul Alim. Sudah beberapa kali Wali Kota Santoso meresmikan hasil kegiatan Program KOTAKU tahun 2019 serta melounching BPM CFW tahun 2021.
Tak hanya itu, Santoso juga turun langsung memantau pelaksanaan program KOTAKU di Bumi Bung Karno. Santoso juga terus berkoordinasi dengan OPD terkait yang membidangi. Komunikasi dan koordinasi juga dilakukan Santoso dengan pihak Konsultan KOTAKU sendiri.
“Lokakarya ini sangat bagus dalam memberikan pemahaman kepada stakeholder terkait dan menyatukan sinergitas dalam penataan dan penanganan kawasan agar tidak kumuh dan lebih tertata. Saya menilai Program KOTAKU ini program yang sangat bagus. Program ini terbukti telah berhasil mengatasi kekumuhan di Kota Blitar. Ke depan saya berharap program KOTAKU terus berlanjut,” tandas Santoso.
