JATIMTIMES - Untuk meminimalisir kawasan kumuh yang ada di Kabupaten Malang, pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR memberikan bantuan dana stimulan melalui program Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) kepada desa-desa di Kabupaten Malang.
Program Kotaku sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah, dalam pengurangan kawasan kumuh secara berkelanjutan dan pencegahan timbulnya kawasan kumuh baru.
Baca Juga : Saatnya Aspamin Bersinergi dengan Para Pihak Terkait Izin Tambang
Koordinator Kota Malang Raya Program Kotaku, Arif Prasetyo dalam Lokakarya Kabupaten Malang yang digelar secara daring, Senin (13/12/2021) menyebut bantuan dana stimulan itu sebagai upaya mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) lebih proaktif dalam menyelesaikan permasalahan kumuh di daerah masing-masing. Hal itu agar masyarakat bisa hidup di permukiman layak huni.
“Pelaku program Kotaku akan mendukung pemerintah daerah sebagai pelaku utama penanganan permukiman kumuh dalam mewujudkan permukiman layak huni dan berkelanjutan,” ungkap Arif.
“Peran pemda sebagai nahkoda dalam upaya pengurangan kawasan kumuh kabupaten, diharapkan mampu menjawab pencapaian target 100 persen,” sambung Arif.
Sementara itu, Asisten Kota Mandiri Kotaku, Lulut Handayani menyampaikan kegiatan Program Kotaku di Kabupaten Malang tahun 2021 yang sudah berjalan di antaranya Reguler (K1) yang berlokasi di 2 desa, Cash For Work/Padat Karya Tunai berlokasi di 11 desa, Lokasi Pelayanan Dasar (K4) berlokasi di 7 desa, dan lokasi penjegahan kumuh (K5) berlokasi di 79 kelurahan dan desa. “Alhamdulillah, kegiatan-kegiatan itu sudah berjalan dan mencapai target 100 persen,” terang Lulut.
Baca Juga : Awas, Mafia Barang Antik Gentayangan di Tulungagung, Begini Modusnya..
Tahun depan (2022), Lulut mengaku akan ada kemungkinan desa-desa yang bakal menerima dana stimulan program Kotaku di Kabupaten Malang akan bertambah. Sebab, saat ini pihaknya sedang proses survei melalui Dinas Cipta Karya Provinsi Jatim.
“Beberapa desa, seperti Desa Ngebruk, Jatiguwi, Sumberpucung Kecamatan Sumberpucung, dan Desa Sumberkradenan, Bunuwetan Kecamatan Pakis sedang proses survei oleh Dinas Cipta Karya Provinsi Jawa Timur,” jelas Lulut.
