JATIMTIMES - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang berharap kepada setiap kecamatan agar rajin mengingatkan aparatur desa. Hal itu untuk memaksimalkan perolehan pajak pada setiap kegiatan yang digelar oleh Pemerintah Desa (Pemdes).
Kepala Bapenda Kabupaten Malang, Made Arya Wedhantara menjelaskan bahwa aparatur desa harus paham terkait dengan pembayaran pajak. Terutama terkait dengan kegiatan desa yang “Paling tidak dari kecamatan juga bisa mengingatkan aparatur desa, bahwa mereka ini adalah wajib pungut,” kata Made.
Baca Juga : Sawah Bengkok Gagal Panen, Alasan Sekdes Tegalrejo Blitar Gelapkan Pajak PBBP2
Karena jika semakin banyak pajak yang dibayarkan melalui mekanisme kegiatan yang digelar, tentunya akan semakin banyak pula perolehan yang didapatkan desa tersebut. “Jadi, kalau bisa semua kegiatan bisa dipajakkan. Dan pajak yang dibayarkan juga akan ada pengembalian. Jika semakin banyak pajak yang dibayarkan, semakin banyak pula pengembaliannya,” terang Made.
Sebelumnya, Made mengaku telah menggelar sosialisasi yang difokuskan memberikan pemahaman kepada setiap desa agar sadar terkait kewajiban pajak.
Padahal, kewajiban pajak yang dibayarkan juga akan kembali ke desa melalui dana bagi hasil. “Tahun lalu kita ada (dana bagi hasil) Rp 16 miliar, (dengan rincian) Rp 13 miliar dari dana bagi hasil pajak, dan Rp 3 miliar dari dana bagi hasil retribusi. Nah pajak yang mereka (desa) bayarkan itu juga ada pengembalian pada desa,” ungkap Made.
Sejauh ini, Made menuturkan bahwa pihaknya terus mencari terobosan untuk memenuhi target 100 persen. Sebab ketika pandemi covid-19 melanda, beberapa kesulitan melakukan pembayaran pajak.
Baca Juga : 19 Pos Pengamanan Nataru Disiapkan, Ini Kawasan di Banyuwangi yang Dijaga Ketat
“Memang harus ada evaluasi, mana saja pajak-pajak yang masih punya kesempatan untuk percepatan pemenuhan target 100 persen. Setelah evaluasi, ternyata itu ada pajak PBB dan restoran yang memang harus kita lakukan trik untuk terus membayar,” tegas Made.
