JATIMTIMES - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur (Jatim) menggelar lokakarya dalam jaringan (daring) mengenai Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dengan mengundang berbagai perwakilan di jajaran Pemprov Jatim hingga Pemerintah Kabupaten/Kota di Jatim.
Kegiatan lokakarya di tengah pandemi Covid-19 yang digelar secara terbatas selama dua hari ini dihadiri oleh beberapa narasumber. Diantaranya anggota DPR RI Komisi V Sumail Abdullah dan Kepala Satuan Kerja Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Mokhamad Fatkhur Rifqie.
Baca Juga : Risiko Gagal Panen di Musim Hujan Besar, Sayang Keikutsertaan AUTP di Bondowoso Rendah
Lalu juga ada Wakil Kepala Program Manajemen Unit (PMU) Pusat Mita Dwi Aprilia, Kepala Seksi Penataan Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Pemprov Jatim Sri Muti'atun Sintawati dan PPK BPPW II Jawa Timur Posma Partogi H. Simanjuntak.
Kemudian hadir pula para peserta dari Bappeda Pemprov Jatim, Biro Administrasi Pembangunan Pemprov Jatim, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Timur, perwakilan Bappeda Kota/Kabupaten dan Dinas PKP Kota/Kabupaten, Koordinator Kotaku, Asisten Mandiri Kota/Kabupaten.
Kegiatan Lokakarya Program Kotaku ini bertujuan untuk melakukan advokasi dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024.
Di mana hal itu dalam rangka penuntasan dan penanganan permukiman kumuh demi mewujudkan Wilayah Jawa Timur yang bebas kumuh, pencapaian pembangunan ketersediaan air bersih, sanitasi baik, pembangunan yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
Kepala Satuan Kerja IBM Mokhamad Fatkhur Rifqie menyampaikan, dalam mewujudkan dukungan Program Kotaku terhadap pencapaian target RPJMN 2020-2024 dan SDG's, jajaran pemerintah daerah harus bersinergi dengan masyarakat.
"Pemerintah daerah bersama masyarakat harus mampu memformulasikan semua program, kolaborasi dan pengembangan kawasan permukiman melalui Forum PKP," ungkap Rifqie saat menyampaikan materi dalam forum daring, Selasa (30/11/2021).
Lebih lanjut, pihaknya menegaskan untuk menyelesaikan persoalan permukiman kumuh dan mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’s), maka semua pihak harus berkolaborasi bersama.
Untuk capaian SDG's sendiri, Rifqie juga memaparkan target utama Kementerian PUPR Sektor SDA, Bina Marga, Cipta Karya dan Perumahan yang dikategorikan dalam empat aspek. Yakni sumber daya air, konektivitas, permukiman dan perumahan. Di mana hal itu sudah masuk dalam Permen PUPR Nomor 23 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian PUPR Tahun 2020-2024.
Rangkaian Lokakarya Provinsi Jawa Timur ini merupakan kelanjutan dari berbagai kegiatan yang ada di Kota atau Kabupaten sehingga menjadi kesinambungan kegiatan atau tahapan tahapan.
Baca Juga : Program Salam Sak Jangkah Berjalan Sukses, Dispendukcapil Kendal Lakukan Studi Banding ke Kabupaten Blitar
Sementara itu, anggota DPR RI dari Komisi V yakni Sumail Abdullah menyampaikan, untuk membebaskan Kota-Kota di Indonesia dari kekumuhan harus ada andil besar dari semua lingkup instansi dan masyarakat. Mulai dari pemerintah pusat, DPR RI hingga pemerintah daerah yang harus berkolaborasi mendukung penuh agar kota di Indonesia bebas dari kumuh.
Pihaknya juga membeberkan sejumlah data yang diperoleh dari Pusdatin Kementerian PUPR pada tahun 2021 terkait jumlah kota kumuh yang menjadi prioritas penanganan di Indonesia.
Untuk kategori kumuh berat berjumlah 1.043, kategori kumuh sedang berjumlah 1.754, kategori kumuh ringan 1.902 dan kategori kumuh tidak terdefinisi berjumlah 2.356.
"Kota tanpa kumuh merupakan bagian dari membangun Indonesia Raya lebih baik, maka kita di DPR memberikan dukungan penuh dengan menyetujui peningkatan anggaran agar masyarakat dapat hidup di kota yang layak dan sehat," pungkas Sumail.
