JATIMTIMES - Calon Wakil Bupati (Cawabup) Tulungagung terpilih yang diusung PDIP Gatut Sunu Wibowo, hari ini Selasa (2/11/2021) telah dilantik oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Gatut telah dinyatakan resmi menjadi Wabup Tulungagung sisa masa jabatan 2018-2023.
Atas kesuksesan dalam merebut dan memenangkan kontestasi politik itu, DPC PDIP Tulungagung berharap kadernya yang menjadi Wabup Tulungagung itu segera melakukan akselerasi dan percepatan pembangunan.
Baca Juga : PPKM Level 2, Pantai di Kabupaten Malang Berharap Bisa Dibuka Kembali
Ketua DPC PDIP Tulungagung melalui Sekretarisnya Sodik Purnomo mengatakan, masa jabatan Wabup Tulungagung kali ini tidak panjang. Karena sudah berjalan kurang lebih separuh dari jabatan utuhnya. Untuk itu Wabup harus segera melakukan koordinasi yang baik dengan Bupati dan melaksanakan tugasnya sebagai Wabup sebagaimana diatur dalam UU Otonomi Daerah.
Menurut Sodik, dalam UU Otonomi Daerah, secara spesifik telah mengatur tugas dan fungsi Wabup antara lain adalah membantu Bupati dalam menjalin koordinasi antar satuan kerja pada Pemerintah Daerah.
"Yang lebih penting segera melakukan percepatan-percepatan dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang efektif," kata pria yang akrab disapa Sodik itu, Selasa (2/11/2021).
Pentingnya percepatan, lanjut Sodik, agar pemerintahan Kabupaten Tulungagung bisa berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi misi yang dibuat partai saat kampanye pada Pilkada Tahun 2018 lalu dan itu harus diselesaikan dulu karena merupakan tanggungjawab kepada rakyat.
"Pak Sunu harus bisa melakukan akselerasi, percepatan agar tugas pokok bupati ini berjalan efektif dengan dibantu oleh wabup," tambahnya.
Baca Juga : Launching Jersey, Persikoba Tak Bisa Jadi Tuan Rumah Liga 3 Indonesia
Disaat Pandemi Covid-19, pemerintah Kabupaten Tulungagung butuh sebuah terobosan dan melakukan langkah-langkah dan upaya-upaya pemulihan ekonomi serta menyukseskan program vaksinasi agar Tulungagung bisa turun level, dari level 3 ke level 2 bahkan menjadi level 1.
Sehingga kelonggaran-kelonggaran aktifitas masyarakat bisa semakin lebar dan aktifitas perekonomian masyarakat bisa berjalan seperti sebelumnya.
"itu hal-hal yang saya kira mendesak untuk segera dikoordinasikan, dijalankan oleh Wabup kepada bupati dan kemudian aksi nyatanya adalah program-program yang telah dikeluarkan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik," tutupnya.
