JATIMTIMES – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lumajang menangkap ada keberatan dari para petani di Lumajang dalam pembelian pupuk bersubsidi yang dijadikan satu paket dengan pupuk Petroganik.
Akibatnya, biaya pembelian pupuk bersubsidi tersebut lebih tinggi dan ada sejumlah petani yang sengaja tidak mengambil pupuk tersebut.
Baca Juga : BPBD Gelar Apel Siaga Darurat Bencana Musim Hujan, Cegah Anomali Iklim La Nina Moderate
“Seharusnya dilakukan sosialiasi dulu, apakah petani mau apa tidak terhadap paket tersebut. Kalau memang tidak mau, seharusnya tidak
dipaksakan juga kepada petani kita di Lumajang,” kata Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Lumajang Yudha Adi Kusuma, kepada Jatimtimes, usai rapat Paripurna DPRD Lumajang, hari ini, Rabu (27/10).
Dalam kesempatan yang sama, Yudha Adi Kusuma mengatakan, pihaknya menerima suara dan harapan dari petani Lumajang yang mengaku cukup keberatan dengan paket pupuk tersebut.
"Kalau suara di masyarakat memang keberatan dengan sistem paket seperti ini. Maka pemerintah harus ada usaha yang jelas untuk mengatasi masalah ini," kata Agus Adi Kusuma kemudian.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Lumajang Supratman SH, yang juga dari PDI Perjuangan menyoroti sejumlah persoalan yang terkait dengan bidang pendidikan, salah satunya ketersediaan guru di Lumajang.
"Sekarang ini Lumajang sedang mengalami kekurangan guru, mulai dari SD sampai SMP. Kabupaten lain bisa mengusulkan untuk
mendapatkan tenaga pendidikan dalam jumlah yang besar. Lumajang memang mengajukannya sedikit, dan nyatanya sampai sekarang kita kekurangan guru," kata Supratman SH.
Supratman mengatakan, penambahan guru di Lumajang tidak didasarkan kepada jumlah siswa dan sekolah di Lumajang, sehinggga sampai sekarang Lumajang masih mengalami kekurangan guru.
Baca Juga : 2.200 Warga Kota Malang Menderita Tuberkulosis, Wali Kota Malang: Kesehatan Jadi Prioritas
"Penambahan guru itu tidak didasarkan kepada kebutuhan, akibatnya guru kita tetap kurang," tegas Supratman kemudian.
Supratman juga mengatakan, Lumajang memiliki masalah dengan IPM yang cukup rendah dibandingkan dengan daerah lain di Jatim. Salah satu indikatornya adalah bidang pendidikan.
"Kita juga mengalami kekosongan kepala sekolah khusus untuk SD. Banyak satu kepala sekolah SD yang merangkap jadi kepala sekolah di dua SD.
Saya berharap Dinas Pendidikan segera mengambil langkah terkait masalah ini, agar tidak terus berlarut-larut," pungkas Supratman.
