JATIMTIMES - PDIP dan Partai Demokrat kembali terlibat saling sindir. Rapat era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut menjadi pemicunya.
Saling sindir berawal saat Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto membuka webinar bertajuk 'Penganggaran Desa Wisata Perancangan Kebijakan Penganggaran Desa Wisata', yang digelar di kantor DPP PDIP, Kamis (21/10/2021). Awalnya, Hasto menggambarkan kepemimpinan Jokowi.
Baca Juga : Dukungan Akademisi dalam Program Kartu Prakerja Jadi Bagian Penanganan Pandemi Covid-19 di Indonesia
"Berbagai apresiasi sudah diberikan kepada Presiden Jokowi. Dan kita sebagai partai pengusung pun ikut bangga bagaimana kepemimpinan Pak Jokowi yang turun ke bawah, melihat akar persoalan pokok dari covid-19 dan kemudian mencari solusi menyeluruh dimulai dari refocusing anggaran, kebijakan yang menyeimbangkan antara pembatasan sosial dan pertumbuhan ekonomi serta terdepan dalam pengadaan vaksin," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya.
Menurut Hasto, Jokowi memiliki kelebihan dibandingkan presiden RI sebelumnya. Dia menyebut presiden RI 10 tahun lalu terlalu banyak mengadakan rapat, namun tidak mengambil keputusan.
"Pak Jokowi punya kelebihan dibanding pemimpin yang lain. Beliau adalah sosok yang turun ke bawah, yang terus memberikan direction, mengadakan ratas (rapat kabinet terbatas) dan kemudian diambil keputusan di rapat kabinet terbatas. Berbeda dengan pemerintahan 10 tahun sebelumnya. Terlalu banyak rapat, tidak mengambil keputusan," sebut Hasto.
Hasto juga menyebut Jokowi berani mengambil keputusan dalam rapat. Keputusan itu lalu dijabarkan dalam perspektif koordinasi antara pusat dan daerah.
Bahkan, Hasto juga mencontohkan saat Jokowi bersama para pembantunya, antara lain menteri luar negeri, menteri BUMN, menteri kesehatan, sebagai satu kesatuan tim kesatuan tim negosiator sehingga akhirnya kita bisa mendapatkan vaksin. Tidak cuma itu. Dalam kerja sama juga didorong kemampuan nasional untuk mampu memproduksi vaksin.
Hal itu dilanjutkan dengan percepatan gerakan vaksinasi yang dilakukan seluruh elemen negara. Hampir seluruh kementerian, ada yang sangat aktif seperti TNI-Polri, dalam melakukan vaksinasi. Bahkan Badan Intelijen Negara juga mengambil suatu terobosan vaksinasi door to door. Selain itu, banyak partai politik yang terlibat vaksinasi, khususnya PDIP sebagai partai pengusung utama pemerintah.
Hasto menilai hal itu tidak mungkin terjadi jika Jokowi tidak memberikan suatu direction. Meskipun banyak yang mengkritik, Jokowi tetap melakukan kerja terbaiknya sebagai kepala negara.
"Meskipun banyak kritik, Pak Jokowi tetap menampilkan seorang pemimpin yang tahan uji terhadap kritik dan terus berjuang melakukan tugas-tugasnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan. Tetap bergerak karena apa pun di tengah pandemi ini, Pak Jokowi menerapkan suatu prinsip bagaimana keselamatan rakyat, keselamatan bangsa dan negara merupakan hukum tertinggi yang harus dijawab setiap pemimpin," kata Hasto.
Hasto mengatakan apa yang dilakukan Jokowi telah sejalan dengan kebijakan Megawati Soekarnoputri. Hal itu merupakan satu perpaduan yang sangat sempurna.
Terkait pernyataan Hasto itu, Partai Demokrat tidak terima. Mereka mengingatkan PDIP untuk juga menyadari ada peran pemimpin sebelumnya.
"Menurut saya, Hasto boleh memuji pujaannya, tetapi mesti menyadari tidak ada keberhasilan saat ini tanpa peran pemimpin sebelumnya," kata Kepala Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Demokrat Herman Khaeron.
Baca Juga : Hari Santri, Spirit Bangkitnya Kembali Pondok Ngadirogo, Salah Satu Pusat Dakwah Tertua di Tulungagung
Herman membeberkan hasil-hasil yang pernah dicapai SBY selama memimpin Indonesia 10 tahun. Menurut dia, SBY tidak pernah membandingkan kepemimpinan, malah justru berterima kasih kepada presiden sebelumnya.
Ia juga mengatakan bahwa kepemimpinan Pak SBY sangat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat Indonesia. "Contohnya tol laut di Bali, jembatan Madura, dan program pro-rakyatnya, selain aktif di dunia internasional dan membanggakan, tanpa mencemooh presiden sebelumnya, bahkan berterima kasih kepada presiden sebelumnya," ujar Herman.
Menurut Herman, SBY juga berhasil mengatasi dampak krisis ekonomi dunia hingga menjadi negara G20. Serta penanganan bencana alam sekaligus wabah yang pernah terjadi di tanah air.
"Pak SBY juga berhasil melunasi utang IMF, menaikkan pendapatan per kapita masyarakat, mampu mengatasi dampak krisis ekonomi dunia, dan Indonesia menjadi negara G20. Pak SBY juga mampu menangani bencana alam dengan baik dan mendapatkan penghargaan internasional, mengendalikan flu burung dan wabah penyakit lainnya," ucap Herman.
Sementara, elite Partai Demokrat (PD) Kamhar Lakumani mengungkit pernyataan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) yang menilai pemerintahan SBY lebih terarah. "Merujuk pada testimoni Pak JK yang pernah menjadi wakil presiden Pak SBY dan juga pernah menjadi wapres Pak Jokowi, bahwa di zaman SBY lebih ringkas, lebih terarah, dan lebih cepat dalam mengambil keputusan. Kalau zamannya Pak Jokowi, semua soal dirapatkan," kata Kamhar.
Kamhar juga menyebut bahwa masa pemerintahan Jokowi dalam seminggu rapat bisa dilakukan 4-5 kali. Ia pun menilai wajar JK mengatakan hal itu.
Menurut dia, SBY sudah terbiasa karena memiliki pengalaman di kalangan militer. Kamhar mengatakan tuduhan Hasto ke SBY itu salah alamat.
Ia menyebut Hasto hanya tertidur saat SBY menjabat presiden. "Sekali lagi, kalau yang dimaksudkan Hasto adalah Pak SBY, bukan hanya salah alamat. Mungkin Hasto sebelum pemerintahan Pak Jokowi hanya hidup di alam mimpi, tak mengenal realitas. Karena itu, mengutip dan memodifikasi yang lagi viral dan kekinian di media sosial 'Hei, Hasto, bangun, ko tidur terlalu miring, bangun. Nanti ko pe otak juga ikutan miring'," ucap Kamhar.
