JATIMTIMES - Pemerintah Indonesia terus melakukan upaya diplomatik dengan Pemerintah Arab Saudi. Hal ini sebagai ikhtiar agar jemaah Indonesia kembali dapat menjalankan ibadah umroh ke Tanah Suci. Seluruh koordinasi dilakukan untuk kelancaran pelaksanaan ibadah umroh, jika kelak pintu masuk bagi jemaah Indonesia dibuka. Salah satunya adalah dengan upaya sinkronisasi aplikasi peduli lindungi dengan aplikasi pemerintah Arab Saudi.
Konsul Jenderal RI di Jeddah Eko Hartono dalam Dialog Produktif Media Center Forum Merdeka Barat 9 (FMB 9) - KPCPEN, meminta masyarakat untuk bersabar menunggu. Beberapa hal teknis intens dibahas kedua negara dan membutuhkan kesepakatan bersama. Pemerintah pun telah menerima surat pemberitahuan bahwa Arab Saudi mulai mempertimbangkan pembukaan kembali pintu ibadah umroh bagi jemaah asal Indonesia.
Baca Juga : Tingkatkan SDM, Pemkab Pamekasan Teken MoU dengan Kominfo RI
Salah satu hal teknis tersebut adalah upaya sinkronisasi aplikasi PeduliLindungi dengan aplikasi serupa yang dimiliki Pemerintah Arab Saudi, yakni Tawakkalna. Tujuannya, agar status kesehatan khususnya sertifikat vaksinasi jemaah Indonesia dapat dibaca atau dipastikan saat melakukan ibadah di sana. Saat ini, upaya tersebut masih dalam tahap proses.
“Tanpa status kesehatan dan sertifikat vaksin, tidak bisa melaksanakan ibadah umroh,” tegas Eko.
Terkait vaksin, menurut Eko, terdapat 4 jenis vaksin yang dipakai di Arab Saudi, yakni Pfizer, Moderna, AstraZeneca, dan Johnson&Johnson. Bagi jamaah asing yang memakai 4 vaksin tersebut, maka bisa menjalankan ibadah umroh. Sedangkan jemaah yang mendapatkan vaksin jenis lain, misalnya Sinovac dan Sinopharm, harus memperoleh minimal 1 kali vaksin booster dari 4 merek yang dipakai di Arab Saudi.
Ditegaskannya, sebelum terdapat aturan jelas mengenai teknis umrah maupun haji, termasuk juga terkait teknis kebijakan vaksin dan booster, masyarakat diimbau untuk menunggu dan tidak memaksakan diri berangkat ibadah umroh, misalnya dengan menggunakan visa kunjungan.
“Nanti bisa terlunta-lunta, tidak bisa menjalankan ibadah umroh di sini. Beda dengan sebelum Covid. Sekarang harus dengan ketentuan yang berlaku, e-Visa juga harus diurus,” katanya.
Selain upaya integrasi PeduliLindungi dengan aplikasi Tawakkalna, pemerintah melalui Kementerian Agama juga menggenjot persiapan teknis lainnya.
Direktur Bina Haji dan Umroh Kementerian Agama Nur Arifin menjelaskan, pihaknya terus melakukan koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, juga Satgas COVID-19. Hal itu dicontohkannya terkait perlindungan kesehatan jemaah, yakni aturan karantina dan vaksin booster, pembahasan revisi biaya umroh, juga koordinasi teknis dengan asrama haji dan fasyankes terdekat.
“Kami siapkan revisi pedoman pelaksanaan umroh di era pandemi. Setelah selesai, akan dilakukan gladi keberangkatan dan kepulangan umroh di asrama haji Pondok Gede dan Bekasi,” ujar Arifin.
Selain PeduliLindungi, jemaah juga akan dibekali kartu status yang dikalungkan di leher. Kartu tersebut akan memudahkan jemaah saat harus melakukan scan guna skrining kesehatan di lokasi ibadah. Pemerintah, saat ini juga tengah mengatur kesepakatan dengan para asosiasi untuk keberangkatan umroh 1 pintu pada tahap awal.
Baca Juga : Ribuan Wisatawan Mulai Padati Wisata Kota Batu
“Rancangan umroh tahap awal 1 pintu ini dalam rangka membangun trust (kepercayaan) Arab Saudi, bahwa kita benar-benar tanggung jawab, hanya memberangkatkan jemaah yang sehat. Setelah ini berhasil, (keberangkatan atau embarkasi) akan dikembalikan ke daerah-daerah seperti sebelumnya. Jadi mohon jangan salah pengertian,” tutur Arifin.
Ketua Umum Himpunan Penyelenggara Umroh dan Haji Budi Darmawan berharap, tahap awal pemberangkatan umroh dari 1 pintu ini akan dapat membuktikan pada Pemerintah Arab Saudi, bahwa jemaah Indonesia yang tiba semua sehat, nol kasus COVID-19, dan dapat mengikuti aturan kedua negara.
Masyarakat Indonesia, tak dipungkiri, sangat rindu beribadah ke Tanah Suci. Pihaknya ingin masyarakat serta seluruh penyelenggara di Indonesia dapat memahami, bahwa belum ada keputusan keberangkatan. Calon jemaah umroh yang tertunda keberangkatannya karena pandemi, berjumlah sekitar 62 ribu orang, terhitung sejak penutupan pada 27 Februari 2020.
“Jemaah kami harapkan memberikan kepercayaan pada PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh), karena aturan dan regulasi di Arab Saudi sangat berbeda dan tercantum dalam 1 sistem,” ujar Budi.
Pihaknya juga berharap, embarkasi di daerah dapat segera dibuka, hal ini tentunya guna menekan biaya ibadah umroh. Sepeti diketahui, setelah pandemi biaya umroh ditetapkan menjadi Rp 26 juta, dan kemungkinan bisa meningkat sekitar 30 persen karena tambahan biaya karantina, tes PCR, serta asuransi.
Juru Bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Bakti Bawono Adisasmito, menambahkan, agar masyarakat betul-betul mempersiapkan diri. Pastikan masyarakat mematuhi 3M (Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak). Masyarakat juga harus memahami jika saat ini pemerintah Arab Saudi sangat berhati-hati dalam pembukaan pintu umroh.
"Jadi harus dipastikan bahwa di masa pandemi ini, orang yang melakukan perjalanan internasional dalam kondisi sehat dan aman. Ikuti proses karantina sebelum berangkat dan setelah kembali, di tempat-tempat yang sudah terstandarisasi," pungkasnya.
