JATIMTIMES - Pemerintah Desa (Pemdes) se-Kabupaten Malang bisa sedikit bernafas lega. Hal itu terkait sejumlah keluhan Pemdes yang secara tersirat mengaku kesusahan untuk menyediakan kebutuhan anggaran vaksinasi di tingkat desa, karena terbatasnya ketersediaan anggaran.
Namun ternyata, Pemdes yang merasa kesusahan untuk hal tersebut, bisa mengajukan permohonan pembiayaan operasional ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang melalui dana belanja tak terduga (BTT).
Baca Juga : Taman Bungkul Segera Dibuka Kembali, Semanggi Surabaya Jadi Saksinya
Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang, Suwadji menjelaskan bahwa untuk dapat melakukan tersebut, pihak Pemdes harus mengajukan permohonannya melalui Kecamatan setempat. Tentu dengan rincian rencana kebutuhannya.
"Karena di tingkat desa, jadi harus lewat kecamatan. Karena nanti kecamatan yang meneruskan ke OPD yang memegang Kasda (Kas Daerah). Kalau untuk permohonan agar bisa menyerap BTT, berarti ke BKAD (Badan Keuangan dan Aset Daerah)," ujar Suwadji, saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (19/10/2021) petang.
Menurutnya, proses pengajuan ke BKAD untuk menyerap BTT, bisa dilakukan dalam waktu satu hari. Di mana setelah pihak Kecamatan melakukan pengajuan, akan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh BKAD. "Kalau memang kebutuhannya real dan jelas, setelah diverifikasi teknisnya cepat kok, satu hari bisa langsung (cair)," imbuh Suwadji.
Dari pantauannya hingga saat ini, memang tidak banyak Kecamatan yang melakukan pengajuan tersebut. Karena sejumlah kecamatan menilai anggaran operasional untuk vaksinasi cenderung rendah. Namun, jika ada Pemdes yang merasa kesulitan, hal itu boleh untuk dilakukan.
"Memang jarang camat-camat yang mengajukan. Karena memang biasanya (cenderung) rendah. Tapi kalau memang ada yang kesulitan, biasanya kana ada desa yang menggelar vaksinasi dalam skala besar seperti beberapa waktu lalu saat ada kunjungan Panglima, itu bisa mengajukan," terang Suwadji.
Baca Juga : Kota Malang PPKM Level 2, Anak di Bawah 12 Tahun Sudah Boleh Masuk Mal dan Tempat Wisata
Sementara itu sebelumnya, dana BTT Kabupaten Malang menjadi salah satu pos anggaran yang dinilai paling laris penyerapannya. Sebab, mekanismenya yang dinilai tidak terlalu ribet, dan memang lebih bersifat dana siap pakai.
Besaran anggaran BTT sendiri pada tahun anggaran 2021 ini, dialokasikan sebesar Rp 23 miliar. Dan karena serapannya yang dinilai cukup tinggi, termasuk untuk penanganan Covid-19, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malang mengusulkan untuk menambah alokasi BTT sebesar Rp 30 miliar pada perubahan anggaran keuangan (PAK) lalu.
