JATIMTIMES - Pengamat kepolisian Institut for Security and Strategic Studies (ISeSS), Bambang Rukminto menilai bahwa Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) harus segera melakukan evaluasi untuk pembenahan di dalam internalnya. Hal itu untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Pasalnya, beberapa waktu terakhir ini, beredar beberapa unggahan atau postingan masyarakat di media sosial maupun media massa yang isinya, mengarah pada kekecewaannya terhadap kepolisian. Salah satunya yang terbaru adalah cuitan di sosial media twitter yang diunggah oleh akun @fchkautsar.
Baca Juga : Pipa Bocor Masih Terjadi, DPRD Kota Malang Dorong Perumda Tugu Tirta Bisa Optimalkan Pelayanan
Bambang menilai, cuitan di twitter tersebut merupakan salah satu bentuk kritik terhadap kepolisian, terutama dari segi pelayanannya.
"Betul, itu memang bisa saja merupakan buntut dari kekecewaan masyarakat terhadap pelayanan kepolisian. Hingga membandingkan polisi dengan Satpam BCA," ujar Bambang saat dihubungi JatimTIMES, Selasa (19/10/21).
Dari pantauannya, beberapa waktu terakhir ini memang banyak beredar kabar dan berita, baik dari media sosial ataupun media massa tentang sikap sejumlah anggota kepolisian yang memantik keresahan masyarakat.
"Bahkan sampai muncul tagar #percumalaporpolisi. Itu dipicu dari beberapa hal. Yang banyak diperbincangkan mulai membandingkan dengan satpam, lalu kasus di Luwu Timur, mahasiswa yang dibanting, lalu acara di tv swasta yang mempertontonkan seorang petugas memaksa seseorang untuk memeriksa hapenya dengan mata yang melotot. Hal-hal seperti itu yang memantik masyarakat," terang Bambang.
Untuk itulah dirinya menilai bahwa Polri harus melakukan evaluasi secara serius. Apalagi di era 4.0 dengan perkembangan teknologi informasinya, yang juga semakin mudah untuk dijangkau oleh masyarakat.
"Masyarakat bisa dengan mudah mengunggah video, gambar atau tulisan ke sosial media. Karena memang sekarang era 4.0. Itu dimanfaatkan masyarakat untuk melakukan kontrol kepada kepolisian. Karena memang secara kelembagaan, secara resmi belum ada saluran untuk melakukan kontrol tersebut kepada kepolisian," tegas Bambang.
Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ada di tubuh lembaga kepolisian harus ditingkatkan. Dan sudah harus meninggalkan gaya pelayanan yang cenderung mengarah kepada sebuah kearogansian.
Baca Juga : Prediksi Luhut: Pandemi Jadi Endemi Januari 2022, Bila Ini Diantisipasi
"Harus meninggalkan paradigma lama, pelayanan dengan gaya melotot, harus ditinggalkan. Juga melakukan pengawasan internal, meskipun ini juga langkah instant yang secara umum harus diperbaiki secara integral," tegasnya.
Kritik yang disampaikan oleh masyarakat tersebut juga tidak selayaknya membuat kepolisian menjadi alergi, atau bahkan membuat polisi menjadi bersikap defensif. Dan ia menyebut Kapolri juga harus mempunyai tindakan tegas.
"Apalagi saat ada cuitan polisi diganti satpam BCA yang ternyata malah menimbulkan banyak ancaman, itu kan menjadi kontraproduktif. Itu seharusnya Kapolri bisa langsung menindak. Tidak usah menunggu laporan masyarakat ke Propam atau ke Irwas (Inspektorat Pengawasan POLRI). Karena faktanya seperti itu," terang Bambang.
Selain itu menurutnya, kepolisian juga harus lebih pro aktif untuk merespon perubahan sosial yang terjadi di masyarakat. Terutama yang telah disampaikan melalui media sosial. Sebab jika tidak segera mendapat atensi serius, akan berisiko pada semakin turunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
"Itu yang pertama, yang kedua jika tidak ada atensi serius, akan muncul hal lain yang mungkin jadi viral, apa ya harus nunggu ada yang viral dulu," pungkas Bambang.
