JATIMTIMES - Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai rencana pembangunan jembatan kaca dan beberapa infrastruktur lain di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS) dapat mengancam kelestarian ekologi dan adat. Sebab, salah satu kawasan yang rencananya didirikan proyek tersebut adalah zona konservasi, yakni di Jemplang, Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.
Di wilayah yang masuk di kawasan masyarakat Suku Tengger itu, terdapat keterkaitan yang sangat erat antara konservasi alam dengan konservasi kultural atau budaya. Apalagi, kawasan Tengger adalah kawasan yang termasuk di dalam kawasan high value conservation (HCV) atau konservasi bernilai tinggi.
Baca Juga : Awas Terkecoh, Jembatan Bambu Terpanjang di Lumajang Viral
Karena itu, menurut Dewan Daerah Walhi Jawa Timur (Jatim) Purnawan Dwikora, proyek infrastruktur tersebut dinilai tidak tepat. Apalagi, rencana itu cenderung mengarah kepada pembangunan wisata buatan dan hanya ditempelkan kepada wisata alam.
"Wisata buatan ini apa bentuknya, ya jembatan kaca, resto, glamping dan lainnya. Nah orang datang ke Bromo itu adalah untuk menikmati keindahan panorama alam. Bukan untuk selfie di atas jembatan kaca. Sekali lagi, itu (jembatan kaca) adalah buatan. Itu adalah benda artifisial yang dilekatkan ke panorama alam. Itu tidak tepat," ujarnya, Minggu (26/9/2021).
Lebih lanjut Purnawan berkomentar bahwa konservasi tidak hanya dilihat dari segi keanekaragaman hayatinya saja, namun juga harus melihat konservasi kultural yang ada di kawasan Tengger. Itulah yang membuat kawasan Tengget termasuk di dalam kawasan HVC.
"Jika ditanya apakah mengancam, sudah jelas iya. Akan terjadi kerusakan (alam) dan juga erosi kultural. Berdampak pada ekologi itu fisiknya. Orang Tengger melihat kawasan Jemplang itu sebagai pintu masuk menuju tanah suci. Makanya dia pamit ke luluhur lewat menaruh sesajen. Istilahnya pamit ke leluhur. Karena akan menuju ke dasar, lautan pasir sebagai kawasan suci. Supaya tidak naas atau sial," terang pria yang akrab disapa Pupung ini.
Saat ini, rencana pembangunan jembatan kaca tersebut telah menjadi perhatian serius Walhi. Namun, bukan khusus hanya soal di kawasan TNBTS saja. Artinya, kasus yang terjadi di TNBTS dijadikan salah satu triger bagi kawasan taman nasional lain di Indonesia yang sedang dilanda kasus serupa.
"Kami ingin mengoreksi kebijakan yang salah dari KLHK (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) atas wilayah konservasi. KLHK tugasnya adalah memelihara kawasan hutan. Jangan mikir bisnis yang menurunkan nilai-nilai konservasi," tegas Pupung.
Baca Juga : Jembatan Bambu Di Lempeni Tempeh Ramai Dikunjungi Warga Karena Dikira Panjang
Selain itu, Pupung menyatakan KLHK juga bertugas meningkatkan kesadarpahaman masyarakat atau warga sekitar atas nilai-nilai konservasi. Bahkan Ia menyebut rencana pembangunan jembatan kaca itu sudah menjadi salah satu hal yang dibahas di pertemuan nasional lingkungan hidup (PNLH) Walhi di Makassar.
"Dan jika ini menjadi perhatian, maka Walhi nasional yang akan berjaringan dan melakukan advokasi itu. Ini pun juga menjadi salah satu upaua komunikasi. Intinya, Walhi akan melakukan advokasi dan koreksi," pungkasnya.
Sebagai informasi, TNBTS merupakan kawasan konservasi dengan luas 50.276,20 hektare yang secara administratif terletak di wilayah Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, dan Lumajang. Dan berdasarkan temuan Walhi Jatim, yang menjadi sasaran proyek tersebut adalah di kawasan konservasi di Jemplang, yang berada di daerah administrasi Dusun Jarak Ijo, Ngadas, Kecaamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang.