JATIMTIMES - Bupati Lamongan Yuhronur Efendi membuka acara konsultasi publik studi pendahuluan jaringan gas bumi untuk rumah tangga melalui skema KPBU (kerja sama pemerintah dengan badan usaha) oleh Dirjen Migas Kementerian ESDM di sebuah hotel di Kecamatan Paciran, Selasa (21/9/2021).
Dalam sambutannya, Yuhronur mengatakan bahwa gas yang dalam hal ini adalah elpiji merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam rumah tangga. Dibangunnya jargas (jaringan gas) sebagai bentuk langkah konkret agar negara memiliki ketahanan dan kedaulatan energi yang kuat melalui penyediaan energi secara mandiri dengan pemanfaatan sumber energi gas bumi dalam negeri.
Baca Juga : Polres Lamongan Salurkan Bantuan untuk Pelaku Usaha Terdampak Covid-19
"Jargas di Kabupaten Lamongan sendiri mulai masuk pada tahun 2019. Sebanyak 4 ribu SR (sambungan rumah) telah dipasang. Hingga saat ini 5.935 SR sedang dalam masa konstruksi. Kemudian ini sekitar 6 ribu, hampir 10 ribu SR yang sudah dilaksanakan. Nah hari ini, kita lakukan konsultasi publik. Maksudnya kita diminta masukan pemikiran untuk percepatan pengembangan jargas supaya tidak hanya 10 ribu, kalau bisa lebih dari itu,” kata pria yang akrab disapa Bupati Yes ini.
Bupati Yes menjelaskan, jargas memiliki nilai lebih jika dibandingkan dengan elpiji. Sehingga jargas diharapkan mampu mengurangi impor dan beban subsidi elpiji. Apalagi ada keunggulannya seperti lebih bersih, lebih efisien, lebih aman, murah, dan mampu mengurangi beban negara.
Dia mengajak masyarakat untuk mendorong dan men-support keberadaan jargas di Lamongan agar ke depannya tidak hanya dua kecamatan (Deket dan Lamongan) yang merasakan manfaat keberadaan jargas, namun juga kecamatan lain di Lamongan.
“Monggo didorong dan support. Kalau njenengan mau, kita juga semangat. Mudah-mudahan ini bisa terwujud tidak hanya di Kecamatan Deket dan Lamongan, tapi juga di kecamatan lain. Suatu saat dengan KPBU ini bisa ada jaringan gas di 27 kecamatan,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Sub-Direktorat Perencanaan dan Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Migas Sugiharto menjelaskan, pemerintah menarget pembangunan jargas sebanyak 3.489.555 SR dengan skema pembiayaan melalui APBN dan non-APBN. Non-APBN ini menggunakan dana KPBU maupun BUMN.
Baca Juga : Berbekal Rekaman CCTV, Polres Blitar Tangkap Pelaku Tabrak Lari
“Pembangunan jargas dengan skema KPBU ini diharapkan dapat meningkatkan pembangunan jargas yang semakin masif, sehingga tujuan penghematan subsidi elpiji dan pengurangan defisit neraca perdagangan migas serta target jargas sebanyak 4 juta SR dapat tercapai. Proses konsultasi ini untuk menguatkan transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas KPBU dalam rangka mendiskusikan penjabaran pembangunan jargas,” jelasnya.
