JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi berupaya memperbaiki pertumbuhan ekonomi masyarakat. Seiring itu, pemkab juga fokus pada kesehatan, pendidikan dan jaring pengaman sosial karena masih belum sepenuhnya lepas dari pandemi covid 19.
Pernyataan tersebut disampaikan H Mujiono, sekretaris daerah (sekda) Kabupaten Banyuwangi kepada sejumlah wartawan di depan ruang khusus DPRD Banyuwangi, Selasa (21/09/2021).
Baca Juga : Berantas Peredaran Rokok Polos, Wali Kota Kediri Libatkan Masyarakat
Menurut pejabat yang disapa Muji itu, agenda rapat pembahasan antara TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) dengan Badan Anggaran DPRD Banyuwangi yang dibahas adalah salah satunya APBD saat ini apakah masih konsisten dengan adanya perubahan-perubahan, terutama terkait dengan keadaan menghadapi pandemi covid-19.
“Kita fokus kepada masalah-masalah terkait dengan komunikasi. Salah satunya adalah bagaimana dampak pandemi covid-19. Salah satu yang kita rasakan adalah pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil dan sangat dinamis,” jelas Muji.
Selanjjutnya dia menuturkan, dengan adanya penurunan PAD, dana transfer dan dana alokasi khusus (DAK), maka eksekutif berupaya menciptakan keseimbangan antara pendapatan belanja dan pembiayaan.
Sementara H M Ali Mahrus, wakil ketua DPRD Banyuwangi, mengungkapkan Badan Anggaran DPRD Banyuwangi mengawali evaluasi terkait dengan penyerahan dokumen KUA PPAS Peruabahan Anggaran Keuangan (PAK) tahun 2021 . Dokumen iti sedianya diserahkan awal Agustus agar pembahasannya lebih maksimal dan lebih punya ruang waktu. Tetapi eksekutif menyerahkan dokumennya di awal bulan September.
Menurut dia, beberapa hal yang terkait dengan perubahan ini ada skema di porsi anggaran, khususnya di sektor pendapatan, mengalami perubahan. Target PAD berkurang sekitar Rp 74 miliar.
“Kita masih belum melakukan pendalaman. Cuma tadi secara umum dari sektor pendapatan ini mengalami penurunan. Tetapi di sektor belanja ada mengalami kenaikan. Tadi proyeksinya di perubahan ini. Maka nanti kita akan lebih fokus terkait dengan kebijakan apa yang dilakukan di perubahan ini untuk menata ulang terkait dengan proyeksi anggaran di tahun 2021,” jelas Ali Mahrus.
Baca Juga : Tiga Tahun, Pembangunan Infrastruktur di Pamekasan Capai 227.416 Meter
Pada prinsipnya bagi dewan adalah bagaimana semangatnya dikondisikan demi kepentingan masyarakat. Eksekutif bersama dengan legislatif juga mengantisipasi kondisi pandemi yang masih dalam recovery.
Selanjutnya politisi PKB tersebut menuturkan, dewan tadi juga sempat ada yang menanyakan terkait dengan kedatangan menteri pariwisata dan menteri BUMN. Pertanyaannya kira-kira oleh apa yang kemudian diberikan oleh dua kementreian tersebut.
“Karena semua pihak mengetahui Banyuwangi masih berada dalam level 2 yang tentunya bukan kemudian serta-merta semua pihak bebas melakukan aktivitas tetapi tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan,” imbuhnya.
Disebutkan, kedatangan menteri kemarin yang merupakan bagian dari mempromosikan pembukaan pariwisata Banyuwangi. ”Teman-temn juga menegaskan bagaimana antisipasi pemerintah ketika banyaknya pengunjung atau wisatawan yang berwisata ke Banyuwangi. Tentu kita harus menyiapkan skema antisipasi pencegahan dan penanggulangan penyebaran covid-19 dengan pembukaan destinasi wisata Kabupaten Banyuwangi,”pungkas Ali Mahrus.
