JATIMTIMES - Program Pemberdayaan Masyarakat (PPM) dan program tanggungjawab sosial (corporate social responsibility) PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) yang diluNcurkan selama ini telah membantu upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bangkalan, Madura, khususnya di sekitar wilayah pesisir utara.
Hal ini dikemukakan General Manager (GM) Zona 11 Regional 4 Indonesia Timur Subholding Upstream Pertamina Muhammad Arifin, dalam pertemuan dengan DPRD Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, di gedung paripurna, Kamis (16/9/2021).
Baca Juga : Bupati Kediri Dampingi Pangkoarmada II Tinjau Vaksinasi Covid-19 dengan 35.000 Dosis
"Selama ini kami sudah melaksanakan program CSR di Kecamatan Klampis, Kecamatan Sepulu, dan Kecamatan Tanjungbumi. Berangkat dari permasalahan yang ada di masyarakat dan hasil sosial mapping kami menggagas beberapa program pemberdayaan masyarakat. Intinya kami ingin keberadaan perusahaan harus bermanfaat dan memiliki multiplier effect bagi masyarakat sekitar. Kami memadukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan kegiatan pelestarian lingkungan," kata Arifin sapaan akrabnya itu.
Selain itu, lanjut Arifin, program PHE WMO di Desa Labuhan dimanfaatkan untuk wisata laut dan Taman Pendidikan Mangrove.
"Kami mendukung salah satu dari 21 program prioritas Bupati Bangkalan, untuk menyelamatkan lingkungan menyusul hilangnya fungsi hutan mangrove dan tingginya tingkat abrasi di delapan kecamatan di Bangkalan," lanjut Arifin.
Hasilnya kata dia, sudah bisa dirasakan saat ini. Salah satunya ada peningkatan kerapatan mangrove seluas 4.300 hektare. Selain itu, kehadiran Taman Pendidikan Mangrove juga melindungi 40 spesies burung dan 29 jenis mangrove. Program ini juga memberdayakan 145 kepala keluarga mantan pekerja migran, tiga pelopor bank sampah, dan 1.500 penerima manfaat tidak langsung, yakni kaum wanita yang terberdayakan.
"Sementara dampak ekonominya, peningkatan pendapatan kelompok, potensi multiplier effect, kontribusi pemerintahan desa, dan sumber daya masyarakat. Total nilai SROI (Social Return Of Invesment, Red) sekitar Rp 3 miliar hasil valuasi ekonomi hutan mangrove. SROI ini adalah penghitungan nominal aspek aspek manfaat yang diterima masyarakat, penghematan, biaya lingkungan setelah berjalannya program," katanya.
Tidak hanya itu, PHE WMO juga membuat wisata pasir putih di Tlangoh, di lokasi tempat penambangan pasir. Dengan adanya wisata itu, potensi penambangan pasir bisa ditekan. Program ini juga mengurangi volume timbunan sampah sekaligus membuat alam lebih lestari dengan penanaman dua ribu bibit cemara laut.
"Dari aspek sosial, 15 perantau mengelola wisata, 30 kelompok yang sebelumnya terkena PHK akibat pandemi akhirnya bisa diberdayakan, dan ada 46 anggota perempuan berpartisipasi dan ikut berdaya," tuturnya.
Sementara di Desa Bandangdajah, PHE WMO mengatasi krisis air bersih dengan membuka Hippam air bagi tiga desa sekitar.
"Sebelumnya warga harus menempuh jarak tiga kilometer untuk mengakses air bersih. Karena tidak lagi perlu berjalan kaki untuk mendapatkan air bersih waktu ibu-ibu untuk keluarga bisa lebih banyak. Mereka juga bisa mengurangi anggaran untuk membeli air bersih," tandasnya.
Dengan program tersebut, 6,6 juta kubik surplus air bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, untuk satu hektare lahan tidur, dan 300 kilogram pemanfaatan limbah ternak untuk pupuk organik, dan ada pemanfaatan enam ton cocopeat untuk membantu penghematan air.
Baca Juga : Perpres Dana Abadi Pesantren Telah Sah, Ketua PC NU Minta Kader NU di PKB Kawal Betul ke Depan
"Sebanyak 15 anggota kelompok tani kami terberdayakan, sehingga ada peningkatan pendapatan," pungkasnya.
Sementara itu, Kepala Departemen Humas SKK Migas Jabanusa Indra Zulkarnaen mengataan, di tahun 2021 ada 12 program yang telah dan akan dilaksanakan di tahun 2021.
"Program pemberdayaan masyarakat dari KKKS harus berupa program atau kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat terdampak dari sekitar daerah operasi KKKS, dan program/kegiatan PPM harus ada kesepakatan dengan Pemkab Bangkalan," kata dia.
Untuk itu, jika ada keluhan atau masukan dari masyarakat, Indra menyarankan agar aspirasi atau usulan PPM dari masyarakat bisa diusulkan melalui Musrenbang Kabupaten. "Jika ada usulan dari masyarakat, agar bisa disampaikan melalui Musrenbang Kabupaten nantinya," tutupnya.
Terpisah dari itu, Wakil Ketua Komisi C DPRD Bangkalan, Suyitno berharap ada solusi bagi masyarakat nelayan terdampak.
"Carikan langkah agar nelayan terdampak. Harus ada diskusi lanjutan untuk menemukan solusi di warung kopi," katanya.
Selain itu, Komisi C juga mendukung keberadaan PHE WMO. Asalkan masyarakat terdampak ini tidak dibikin resah, yakni harus ada solusi dan komunikasi ke depan agar aspirasi yang dibawa dari masyarakat nelayan bisa terakomodir.
"Misalkan bantuan kepada siapa, kalau ke yayasan ke yayasan yang mana. Harus ada komitmen agar ke depan lebih baik lagi," tutup Suyitno.
