JATIMTIMES - Aroma tak sedap mewarnai proses uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) anggota KPID ,(Komisi Penyiaran Indonesia Daerah) Jatim di lingkungan DPRD. Seleksi yang bakal dilaksanakan 25 dan 26 September 2021 disinyalir berbau KKN (korupsi kolusi dan nepotisme).
Dugaan praktik KKN semakin tercium dengan sikap wakil-wakil rakyat di Komisi A DPRD Jawa Timur. Mereka dengan sengaja memindah pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan. Seharusnya uji kompetensi itu dilaksanakan 22 September hingga 24 September 2021 sesuai surat pengumuman DPRD Jawa Timur Nomor 067/ 3318/050/2021. Namun, jadwal diubah tanggal 25 dan 26 September sesuai dengan surat bernomor 005/3396/050/2021.
Baca Juga : Nelayan di Gresik Sulit Dapat Pasokan BBM Bersubsidi, Pilih Ngadu ke Dewan
Alasan perubahan jadwal fit and proper test juga tidak jelas. Menurut surat bernomor 005/3396/050/2021, alasan yang termuat karena ada sesuatu hal.
"DPRD harus transparan," tandas oengamat politik dari Universitas 17 Agustus 1945 (Untag) Surabaya,D. Jupriono.
Dosen pengajar komunikasi massa Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Untag Surabaya ini menyatakan, sikap diam yang dilakukan DPRD tidak bisa dibenarkan. DPRD harus transparan dalam penentuan calon KPID. Sebab, keberadaan KPID juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat, bukan kepentingan partai.
Jupriono, yang juga anggota senat Untag, menegaskan, transparan yang dimaksud adalah pertama time line (waktu) seleksi anggota KPID harus jelas dan terbuka untuk publik. "Jangan sampai terkesan lho kok tahu-tahu sudah jadi," tandasnya.
Kedua, proses rekrutmen anggota KPID. Setidaknya 6 bulan sebelum masa tugas KPID berakhir, KPID harus memberi tahu DPRD agar DPRD punya waktu cukup untuk rekrutmen anggota baru.
Ketiga, keberadaan tokoh masyarakat dalam panitia seleksi anggota KPID. Ini untuk menyuarakan aspirasi daerah serta menjaga nilai-nilai kearifan lokal di daerah agar menjiwai orang-orang yang akan jadi anggota KPID.
Kempat, mekanisme uji kelayakan dan kepatutan anggota KPID oleh DPRD yang biasanya dilakukan Komisi A. Kelima, pentingnya keberimbangan dan keterwakilan suara perempuan dalam komposisi anggota KPID terpilih.
Baca Juga : Respons Aduan Dugaan Penyimpangan Bantuan, LIRA Datangi Keluarga Penerima Manfaat
Dan terakhir, imbuh Jupriono, komposisi panitia seleksi hendaknya ada keikutsertaan praktisi penyiaran dan komisioner KPID yang tidak punya kesempatan untuk terpilih kembali.
"Praktisi penyiaran itu misal radio komunitas dan lembaga penyiaran publik lainnya. Ini terutama dalam hal alokasi frekuensi penyiaran yang sering terpinggirkan," paparnya.
Lebih lanjut Jupriono menegaskan, jika DPRD tetap tidak transparan, patut diduga ada indikasi permainan untuk menguntungkan pribadi maupun partai. Indikasi ini sangat mungkin terjadi lantaran sikap-sikap anggota DPRD ini menyiratkan pesan tersebut.
"Kan simpel. Kalau mau transparan, tidak ada orang bepikir ada dugaan permainan. Masyarakat kita inikan enak. Ketika transparan, tidak ada yang mempermasalahkan. Namun jika ditutup-tutupi, pemikiran ke arah permainan sangat mungkin terjadi," ujar dia.
Terpisah, DPRD Jatim masih bungkam saat dikonfirmasi awak media. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jawa Timur Hadi Dediansyah saat dikonfirmasi melalui Whatsapp tidak mau memberikan klarifikasi. Begitu juga anggota Komisi A DPRD Jawa Timur Fredy Poernomo. Dia tidak menjawab saat dimintai konfirmasi.
