JATIMTIMES - Sejumlah perwakilan nelayan tradisional yang tergabung dalam Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Gresik, wadul (mengadu) ke DPRD Gresik mengenai berbagai persoalan yang dihadapi. Mereka mengeluarkan keluh kesah dengan mendatangi kantor legislatif, Kamis (16/9/2021).
Kedatangan mereka disambut Ketua Komisi II DPRD Gresik, Markasim Halim Widianto beserta tiga anggotanya, Hamzah Takim, Hudaifah dan Lilik Hidayati.
Baca Juga : Alami Surplus hingga US$4,74 Miliar, Nilai Ekspor Indonesia Catat Rekor Tertinggi Sepanjang Sejarah
Ketua KNTI Gresik, Sulton menyebut, kedatangan nelayan tradisional untuk menyampaikan aspirasi sulitnya mendapatkan BBM bersubsidi.
"Kami mengharap DPRD ikut mendorong adanya SPDN/SPBN dekat dengan perkampungan nelayan," kata Sulton usai audensi dengan Komisi II DPRD Gresik.
Pihaknya juga meminta KNTI dilibatkan dalam perumusan kebijakan pemerintah yang berhubungan dengan nasib nelayan di Gresik.
"Karena kami (KNTI, Red) yang tahu betul kondisi nelayan di lapangan," imbuh Sulton.
Sulton juga berharap, nelayan tradisional diperhatikan. Terutama saat cuaca yang tidak menentu. Gelombang tinggi yang menyebabkan nelayan tidak bisa bekerja.
Biasanya, jika kondisi cuaca buruk terjadi sekitar 3 sampai 4 bulan. Sehingga nelayan tidak bisa melaut. "Paling tidak saat cuaca buruk ada bantuan dari pemerintah," harapnya.
Baca Juga : Respons Aduan Dugaan Penyimpangan Bantuan, LIRA Datangi Keluarga Penerima Manfaat
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Gresik, Markasi Halim Widianto mengatakan, aspirasi pera nelayan akan segera ditindaklanjuti dengan dinas terkait.
"Kami akan fasilitasi teman-teman nelayan audensi dengan dinas perikanan," kata Markasim.
Hamzah Takim menyebut, sebetulnya dinas perikanan cukup mudah dalam menyelesaikan persoalan BBM bersubsidi. Oleh karena itu, semua pihak harus duduk bersama.
"Kami juga berharap ada Perbup yang memberikan kemudahan kepada nelayan maupun petambak mendapatkan BBM bersubsidi," imbuhnya.
