JATIMTIMES - LSM Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) langsung mendatangi rumah warga Desa Simojayan, Kecamatan Ampelgading yang diduga menjadi korban distribusi bantuan PKH tidak tepat sasaran, Rabu (15/9/2021). LIRA menemui sejumlah keluarga penerima manfaat (KPM) yang mengaku menjadi peserta PKH namun tidak menerima bantuan. Apalagi para KPM ini juga mengaku minim komunikasi jika menemukan adanya hal yang perlu dipertanyakan.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPD LIRA Malang Raya, M. Zuhdy Achmadi ingin mengklarifikasi kebenaran kabar tersebut. Dirinya juga mengajak Koordinator Kabupaten (Korkab) PKH Kabupaten Malang, Achmad Sjaichu untuk bertemu langsung dengan KPM. Tujuannya agar bisa mendapatkan klarifikasi secara langsung dari KPM yang mengeluh atas dugaan tersebut.
Baca Juga : Apresiasi Jerih Payah Bocah Juara Karate yang Viral Naik Sepeda Angin, Polres Malang Lakukan Ini
"Kami langsung klarifikasi, bahkan kami ajak Korkab PKH Kabupaten Malang langsung menemui KPM. Harapannya agar klarifikasi ini bisa langsung didengar, dan tidak terkesan buntu," ujar pria yang akrab disapa Didik ini.
Tidak berhenti di sini, dirinya juga mengaku siap mendampingi dan mengawal masyarakat termasuk warga Desa Simojayan jika menemukan adanya dugaan-dugaan penyelewengan bantuan.
"Kami kan di sini berusaha sebagai penengah. Ini kan memang perlu untuk diklarifikasi. Kami siap mengawal dan mengawasi jika ada warga yang menemukan adanya dugaan-dugaan penyelewengan bantuan. Tadi sudah saya sampaikan, kalau misal memang mau audiensi di Kantor Desa (Simojayan) atau Dinsos sekalipun, saya siap mendampingi," tegasnya.
Sementara itu, Korkab PKH Kabupaten Malang Achmad Sjaichu menjelaskan bahwa kabar dugaan bantuan PKH tak tepat sasaran itu tidak benar. Menurutnya, jika ada keluarga penerima manfaat yang mengaku tidak menerima bantuan tersebut, kemungkinan masih dalam proses.
"Beberapa waktu terakhir ini memang ada beberapa perbaikan sistem. Dan kalau ada yang belum menerima bantuan, saya rasa itu karena memang masih proses," ujar pria yang akrab disapa A'am ini, Rabu (15/9/2021) sore.
Selain itu, kabar itu ternyata juga dikarenakan minimnya pemahaman tentang adanya beberapa jenis program bantuan yang digulirkan pemerintah. Hal itu juga ditunjukan dengan stempel penanda penerima bantuan yang ada di rumah KPM. Dimana ada 4 jenis bantuan yang digulirkan, yakni PKH, BPNT (bantuan pangan non tunai), KIS dan KIP.
Baca Juga : Mookee Hadir di Malang, Mudahkan Pelaku UMKM Tembus Pasar Dunia
"Kalau PKH, kami yakin sudah sesuai dengan mekanismenya. Kalaupun ada yang belum menerima, tentu ada penyebabnya. Seperti karena KKS atau ATM yang digunakan untuk mengambil, itu masih ada di bank. Dan belum diserahkan. Lha sedangkan kalau ngecek bantuan PKH dengan kartu BPNT, tentu beda," ujar pendamping PKH Desa Simojayan, Ika.
Ia juga memastikan bahwa tidak ada tindakan penyelewengan apapun terkait penyaluran bantuan PKH. Ika juga memastikan, bahwa selama ini pihaknya selaku pendamping juga selalu mendampingi para KPM untuk urusan penyaluran PKH.
"Kalau PKH iya tentu kami dampingi. Namun kalau BPNT, itu ada pendampingnya sendiri, dan itu berbeda dengan bantuan PKH. Kalau pendamping BPNT itu namanya TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan)," pungkasnya.
