JATIMTIMES - Sempat bungkam, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya buka suara soal isu perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Sebelumya, isu tersebut semakin mencuat dengan rencana MPR yang akan melakukan amandemen UUD 1945. Kendati demikian, MPR sendiri dengan tegas membantah kabar jabatan presiden 3 periode itu tidak ada dalam agenda amandemen UUD 1945.
Dalam hal ini, Jokowi dengan tegas menolak semua usulan perpanjangan presiden. "Saya kan udah bolak-balik jawab, mau jawab apa lagi?" kata Jokowi.
Baca Juga : Perbaiki Rumah Rusak akibat Gempa, Pemkab Malang Ajukan Dana ke Pemerintah Pusat
Jokowi mengaku dirinya sangat menghormati demokrasi, karena itu ia tidak melarang pendapat dan pernyataan-pernyataan yang berseliweran soal masa jabatan presiden di publik. Mantan Wali Kota Solo itu juga mengungkit sikapnya yang tidak memberangus tagar #2019GantiPresiden.
"Sekarang begini, ada orang yang mengusulkan, nggak mungkin saya larang. Ini bagian dari demokratisasi. Wong yang hashtag #2019GantiPresiden saja saya nggak larang, masa ini saya ngelarang-larang orang beropini dan pendapat terkait aspirasi politis. Ya itu kan terserah mereka," lanjut Jokowi.
"Ada dari akar rumput, dari pihak kekuatan politik, misalnya mengusulkan itu. Biarkan saja. Yang penting kan saya sudah menolak. Sikap saya sama seperti sebelum-sebelumnya. Gimana saya harus menjawab lagi," tambahnya lagi.
Jokowi mengatakan isu perpanjangan jabatan berdampak buruk bagi dirinya. Ia menegaskan akan selalu taat pada konstitusi.
Baca Juga : Gempur Rokok Ilegal, Pemkab Malang dan Bea Cukai Sosialisasi hingga Tingkat RT/RW
"Ide itu sebenarnya buruk buat saya karena itu akan menciptakan opini bahwa Jokowi itu ambisius, serakah kekuasaan, saya menolak," katanya.
