JATIMTIMES - Rencana pembangunan ibu kota negara (IKN) kini memang masih menyesuaikan dengan kondisi pandemi covid-19. Deputi Bidang Pengembangan Regional Kementerian PPN/Bappenas Rudy Soeprihadi Prawiradinata pun mengungkapkan pemerintah juga mengantisipasi krisis-krisis yang mungkin terjadi ke depan.
"IKN masih menyesuaikan dalam kondisi pandemi. Kalau antisipasi krisis ke depan apakah sesuai dengan target 2045 (yang) secara umum dibangun. Untuk 2024 apakah sudah bisa upacara di sana?" ujar Rudy dalam media briefing di kantor Bappenas, Kamis (2/9/2021).
Baca Juga : Rapat dengan KPK, Wali Kota Kediri Ingatkan Jangan Korupsi
Selanjutnya, Rudy juga mengatakan pembangunan IKN ini memang sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Jika tidak ada alokasi di APBN, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) menjadi yang paling mungkin dilakukan.
Dalam rapat bersama DPR terkait pemindahan ASN (aparatur sipil negara) ke IKN sudah disiapkan belanja modal pada 2022. Menurut Rudy, hal itu merupakan kajian persiapan.
Rudy menyampaikan, rencana yang pindah pertama tahun 2023 yakni TNI dan Polri. Hal itu dilakukan untuk memastikan keamanan di sana.
"Malah 2024 Agustus, kita sudah mepet. Jadi, harus prioritaskan lagi. Yang penting pemerintahan bisa berjalan," tambah dia.
Baca Juga : Pemkab Malang Siap Genjot Vaksinasi, asal..
Ia menjelaskan, jika semua berjalan seperti yang diharapkan, pada 2022 sudah mulai membangun kantor dan istana.
Dalam visi 2045, selain ibu kota negara, Bappenas juga memiliki visi agar Indonesia naik menjadi negara upper middle income country.
