JATIMTIMES - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blitar melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) tak pernah berhenti berinovasi. Setelah inovasi Drive Thru, Si Jaran Ijo, Salam Sak Jangkah dan Ambulance Adminduk menuai sukses, inovasi-inovasi selanjutnya terus dilahirkan. Terbaru Pemkab Blitar menggandeng TNI-Polri dan organisasi kemasyarakatan untuk ikut menyukseskan program adminduk.
Kerja sama ini berjalan setelah Bupati Blitar dan Kepala Dispendukcapil melaksanakan MoU dengan instansi vertikal dan ormas di Pendapa Agung Ronggo Hadi Negoro, Rabu (1/8/2021). Melibatkan instansi vertikal dan ormas dalam program adminduk ini adalah yang pertama di Indonesia. Dalam ranah ini Kabupaten Blitar tampil terdepan sebagai pioneer.
Baca Juga : Beli Tiket di Loket, Penumpang KA Lokal Turut Dicek Pakai Aplikasi Peduli Lindungi
Instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan MoU dengan Pemkab Blitar itu meliputi Dewan Masjid, Budha, Gereja PHDI, Gereja Katholik, Gereja Kristen, Muhammadiyah, NU, PC Muslimat NU, PC Fatayat NU, PC IPNU, PC IPPNU, PC ANSOR, IBI, Karang Taruna, Kemenag Kabupaten Blitar, Kodim 0808/Blitar, Polres Blitar Kota, Polres Blitar, RS Medika Utama, RS Aulia Sutojayan dan RS Wafa Kesamben.
Dalam sambutannya, Bupati Blitar Rini Syarifah, menyampaikan sinergitas antara Pemkab Blitar dengan instansi vertikal dan organisasi kemayarakatan ini merupakan bentuk komitmen Negara hadir memberikan pelayanan Adminduk yang berkualitas untuk masyarakat di Kabupaten Blitar. Hal ini juga sesuai dengan Panca Bhakti Bupati dan Wakil Bupati Blitar yang ketiga yakni Pelayanan Publik Berbasis E-Government.
“Instansi vertikal dan organisasi kemasyarakatan menjadi mitra kami untuk menyukseskan program adminduk. Mereka akan berperan menjembatani informasi adminduk kepada masyarakat luas yang didasarkan asas saling membantu dan saling mendukung. Dengan kerjasama ini kita ingin kedepan penyelenggaraan layanan publik khususnya Adminduk di Kabupaten Blitar bisa berjalan semakin baik dan maksimal,” kata Bupati Rini.
Di kegiatan ini Bupati Blitar juga membentuk Sahabat edukasi Adminduk. Kedepan diharapkan kehadiran Sahabat Edukasi Adminduk dapat meningkatkan kesadaran Adminduk masyarakat melalui pendidikan dan pembinaan hukum yang diarahkan untuk penegakan Zona Integritas pada lingkup layanan administrasi kependudukan.
Ditegaskan Bupati, dengan MoU ini instansi lintas sektor dan ormas dapat melakukan kontrol, supaya layanan adminduk menjadi lebih baik dan berintegritas, bebas dari gratifikasi dan pungutan liar. Ini semua dilakukan guna terwujudnya zona integritas layanan adminduk di Kabupaten Blitar.
“Kami mempunyai kepentingan dan komitmen bahwa warga Kabupaten Blitar harus mendapatkan pelayanan yang cepat, dekat dan ora ragat alias gratis. Maka mohon bantuan dan dukungan semua elemen khususnya yang hadir disini untuk mengawal kegiatan adminduk di semua tingkatan, baik desa, kecamatan atau pun di Dinas,” tegas orang nomor satu di Kabupaten Blitar.
Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kabupaten Blitar, Luhur Sejati, menyampaikan hingga hari ini masyarakat di Kabupaten Blitar masih banyak yang belum memahami prosedur dan persyaratan pengurusan dokumen adminduk. Dengan menggandeng TNI-Polri dan tokoh-tokoh keagamaan diharapkan akan dapat menyelesaikan permasalahan tersebut.
“TNI-Polri dan tokoh-tokoh agama setelah ini akan berbicara tentang itu (adminduk). Mereka akan berbicara ini hingga tingkat desa sampai tingkat RT. Ketika mereka bicara maka akan banyak orang yang bertanya, di sinilah peluang Dukcapil untuk masuk. Dengan MoU ini kita akan dapat memberikan informasi terbaik dan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” kata Luhur.
Baca Juga : Beragam Alasan Masyarakat Kota Kediri Putuskan Ikut Vaksinasi
Dengan kerjasama ini nantinya Sahabat Edukasi Adminduk akan menyampaikan informasi program dan tata cara pengurusan adminduk melalui kegiatan keagamaan dan kegiatan kemasyarakatan. Gebrakan lainnya, TNI-Polri juga akan melakukan sosialisasi dan mendampingi masyarakat yang akan mengurus adminduk dengan menerjunkan Babinsa dan Bhabinkamtibmas sebagai Sahabat Edukasi Adminduk.
“Dengan pola-pola ini tugas kita adalah mencerahkan. Saat ini layanan adminduk di Kabupaten Blitar sudah gratis. Layanan kita cepat, dekat, ora ragat. Pelayanan adminduk sudah hadir di seluruh desa melalui program Salam Sak Jangkah. Jangan sampai ada kesulitan-kesulitan dalam mengakses pelayanan,” tukasnya.
Setelah penandatanganan kerjasama ini, Dispendukcapil akan turun ke masyarakat untuk memberikan bimbingan teknis (Bimtek) kepada lembaga vertikal, ormas dan Sahabat Edukasi Adminduk. Sahabat Edukasi Adminduk akan menjadi garda depan dalam menyampaikan informasi seluas-luasnya kepada masyarakat terkait dengan program layanan adminduk.
“Nanti kita akan berikan bimtek. Contoh kalau Fatayat ada rapat kita akan mendatangi mereka kesana. Muslimat ada rapat, kami akan kesana. Bimtek tidak bisa dengan rapat besar, harus per kelompok, per organisasi. Sehingga terjadi dialog, terjadi pertanyaan yang detil tentang admindu. Sehingga ketika Sahabat Edukasi Adminduk ini turun ke masyarakat mereka bisa menjelaskan dengan enak,” pungkas Luhur.
Sekedar diketahui, dokumen kependudukan sebagai legalitas individu dan keluarga seperti KTP, KK, AKTE wajib dimiliki semua warga Negara. Karena hal ini merupakan amanah konstitusi. Adminduk merupakan kunci semua layanan. Bidang perbankan, imigrasi, pajak, pertanahan dan sebagainya mewajibkan penduduk untuk memiliki dokumen kependudukan.
Terkait kepengurusannya, Pemerintah Kabupaten Blitar telah melakukan inovasi-inovasi dalam layanan kependudukan antara lain melalui Si Jaran Ijo, Drive Thru Pelayanan KTP El atau Layanan KTP el keliling, Ambulan Adminduk, Layanan Pak Saidi dan Salam Sak Jangkah. Berkat kerja keras Dispendukcapil, saat ini pelayanan adminduk di tingkat desa/kelurahan sudah bisa dilaksanakan secara menyeluruh melalui Salam Sak Jangkah. Seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Blitar yaitu sejumlah 248 Desa/Kelurahan sudah melaksanakan program Salam Sak Jangkah.
