BONDOWOSOTIMES - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menuntut tiga hal pada pemerintah daerah dalam Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
Aspirasi itu mereka sampaikan saat melakukan aksi damai di Kantor Pemkab Bondowoso, Kamis (29/7/2021). Hingga akhirnya diizinkan masuk ke aula Shababina Praja 1 Pemkab dan ditemui oleh Asisten I Pemkab Bondowoso, Wawan Setiawan.
Baca Juga : Warga Terdampak PPKM di Kabupaten Tuban Terima Bantuan Sembako dari Kapolres
Miftahus Surur, juru bicara HMI menerangkan, pertama pihaknya mendesak pemerintah daerah untuk segera mempercepat penyerahan bantuan dari APBD bagi warga terdampak PPKM level 4.
Karena PPKM sudah berlangsung sejak 3 Juli 2021. Namun hingga naik ke level 4, anggaran dari APBD itu tak segera diturunkan.
"Kami menuntut secara tegas untuk menyalurkan secara cepat," ungkapnya.
Selanjutnya, kata Surur, pihaknya mendesak pemerintah segera menghidupkan Penerangan Jalan Umum (PJU) secara menyeluruh baik di tingkat kota maupun desa.
"Kita juga meminta pemerintah untuk memberikan arahan kepada pihak rumah sakit. Agar tak melebih-lebihkan kabar kematian pasien Covid-19 karena mengganggu psikologis rakyat," jelasnya.
Ia mengaku akan melakukan aksi besar-besaran pada akhir Juli manakala tuntutan mereka tak dipenuhi secara utuh oleh pemerintah daerah.
Sementara itu, para PKL (Pedagang Kaki Lima) di Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso yang juga ikut dalam aksi damai tersebut mengeluhkan penutupan jalan di tengah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4.
Ketua Paguyuban PKL Alun-Alun RBA Ki Ronggo Bondowoso, Mujiati menjabarkan, bahwa kendati telah diizinkan berjualan, namun penutupan jalan tersebut membuat kegiatan berjualan tak maksimal.
"Meskipun Pak Wabup berstatement PKL boleh berjualan, tetapi kalau jalan akses ke PKL ditutup sama saja bohong. Tidak ada yang mau masuk," katanya.
Di lain sisi, pihaknya juga menyayangkan lambannya Pemkab Bondowoso dalam mensosialisasikan Inmendagri nomor 24 Tahun 2021. Utamanya, terkait diperbolehkannya PKL kembali berjualan dengan ketentuan.
Ia menegaskan pihaknya tentu akan tertib aturan sesuai peraturan pemerintah. Namun demikian pemerintah diharapkan peduli terhadap rakyat kecil.
"Asal pemerintah juga care terhadap rakyat kecil," harapnya.
Itu disampaikannya bukan tanpa alasan karena PKL menilai sejak dari awal PPKM Darurat, belum ada stimulan dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan (Diskoperindag). Minimal diajak berbicara untuk mencari solusi bersama.
"Seharusnya Diskoperindag punya inisiatif. Masak tidak ada anggaran sama sekali. Kalaupun tidak ada mencari strategi untuk pemulihan ekonomi. Kami sebenarnya tak butuh ikan, tapi butuh kail," paparnya.
Baca Juga : Apple Akan Rilis iPhone 5G Termurah Awal 2022
Menanggapi hal itu, Asisten I Pemkab Bondowoso, Wawan Setiawan mengatakan, mulai kemarin PKL sudah bisa beraktivitas. Tetapi masih ada kendala.
"Masih ada miskomunikasi," katanya saat dikonfirmasi.
Sementara terkait jalan, pihaknya menjelaskan bahwa saat ini masih dalam kondisi pembatasan kegiatan masyarakat. Sehingga implementasinya di titik tertentu masih diperlukan penyekatan.
Penyesuaian penutupan jalan tersebut kata dia, tak lain untuk menghindari terjadinya kerumunan. Kalau dibuka seperti tahun lalu. Tidak dibayangkan akan terjadi kerumunan di sana.
"Potensi kerumunan sangat besar. Di situ titik keramaian. Dengan adanya penyekatan kerumunan bisa berkurang," papar Wawan.
Bahkan kata dia, dalam Inmendagri, untuk ruang publik sementara ditutup. Termasuk sektor Pariwisata.
"Manfaatnya untuk mencegah kerumunan," imbuhnya.
Pedagang Kaki Lima (PKL) bersama HMI melakukan aksi damai bertajuk 'HMI bersama Rakyat'.
Aksi ini diawali dengan kegiatan orasi di depan Kantor Pemkab Bondowoso. Tampak, selain orasi mereka melakukan doa bersama dan tahlil untuk masyarakat yang meninggal dunia akibat terpapar Covid-19.
