MALANGTIMES - Langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Malang untuk terus menggencarkan penanganan Covid-19 terus digagas. Selain memperkuat setiap wilayah hingga lingkup RT/RW, dalam waktu dekat sejumlah kampus digaet secara khusus untuk memberikan andil dalam penanganan Covid-19.
Wali Kota Malang Sutiaji mengatakan, setidaknya ada 5 perguruan tinggi yang disasar untuk merealisasikan hal itu. Di antaranya, Unisma (Universitas Islam Malang), UMM (Universitas Muhammadiyah Malang), UB (Universitas Brawijaya Malang), Universitas Islam Negeri (UIN) dan Polkesma (Politeknik Kesehatan Malang).
Baca Juga : Berprestasi, 41 Anggota Polres Sampang Terima Penghargaan
Kelimanya dipilih karena memiliki Fakultas Kedokteran dan Kesehatan yang bisa dijalin kerja sama dalam membantu memberikan konsultasi bagi penanganan Covid-19 di Kota Malang. Nantinya, satu kampus masing-masing akan membawahi 1 kecamatan di wilayah Kota Malang.
"Tadi saya sudah telpon para rektor, Unisma, UMM, termasuk UB, UIN, Poltekes, yang punya fakultas kedokteran. Saya minta kerja samanya, satu kampus untuk penanggung jawab di satu kecamatan," ujarnya, ditemui usai kegiatan Rakor evaluasi PPKM Mikro di Gazebo Balai Kota Malang, Selasa (27/7/2021) sore.
Menurut Sutiaji, kampus-kampus ini juga diminta untuk bisa ikut menerjunkan mahasiswa di bidangnya agar bisa membantu petugas kesehatan (Nakes) di lapangan. Sehingga, pengawasan kondisi masyarakat ataupun pasien Covid-19 terpantau optimal.
"Ini berkaitan kalau ada masalah-masalah di lapangan. Konsultasinya dalam pengawasan itu dan saya mohon juga menerjunkan para anak didiknya, mahasiswanya untuk membantu nakes," imbuhnya.
Baca Juga : KPBB Datangi Polres, Tanyakan Standarisasi Pengamanan Aksi di Tengah Pandemi
Lebih jauh, jalinan kerja sama ini nantinya juga seiring dengan usulan dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa yang menginginkan adanya sentra vaksinasi di perguruan tinggi atau kampus di Malang Raya. Sehingga pelaksanaan percepatan vaksinasi Covid-19 bisa segera tuntas.
"Kalau vaksinasi memang tugas dari bu gubernur, untuk percepatan nanti, memang dijatah. Tapi, melewati Dinas Kesehatan, dan itu tidak mengurangi jatah (dosis vaksin) dari kabupaten/kota masing-masing," pungkasnya.
