INDONESIATIMES - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko kembali menjadi sorotan publik. Diketahui, Moeldoko meminta agar masyarakat tak pesimis dalam upaya keluar dari pandemi Covid-19 saat ini.
Selain itu, Moeldoko juga meminta agar semua pihak tidak menjadi lalat politik. Awalnya, Moeldoko meminta masyarakat tidak hanya mengkritik, tapi juga memberikan solusi.
Ia mendorong masyarakat untuk menyatukan daya dan kekuatan dalam mencari solusi di tengah pandemi ini. Mantan Panglina TNI itu juga meminta semua pihak mulai melepaskan perbedaan dan kepentingan untuk merefleksikan hal-hal yang bisa dikontribusikan pada kemajuan bangsa.
"Pemerintah tidak antikritik, namun untuk saat ini mari sertai kritikan dengan solusi. Bantu kami berpikir dan bantu kami menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama," ujar Moeldoko.
Ia lantas memperingatkan semua pihak agar tidak menjadi lalat-lalat politik. Menurutnya, lalat-lalat politik ini yang dapat mengganggu konsentrasi dalam penanganan pandemi. "Saya mengingatkan semua pihak, janganlah menjadi lalat-lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi," ungkapnya.
Lebih lanjut, jelas Moeldoko, bahwa lalat-lalat politik ini mengganggu konsentrasi mereka yang bekerja keras. Para tenaga kesehatan hingga ASN saat ini bekerja keras agar bisa keluar dari krisis pandemi Covid-19 ini.
"Konsentrasi siapa? Mereka-mereka yang saat ini bekerja keras. Bahkan mempertaruhkan hidup dan mati. Para tenaga medis dan para ASN saat ini bekerja keras untuk semua," tuturnya.
Selain itu, Moeldoko menyatakan bahwa pemerintah telah mengupayakan segala lini, baik dari segi realokasi anggaran, penyediaan tambahan tempat tidur bagi pasien, pengadaan oksigen, upaya percepatan vaksin, hingga tindakan tegas yang diberikan kepada para pelanggar PPKM darurat serta para penimbun obat-obatan dan oksigen.
Banjir Kritikan untuk Moeldoko
Terkait ucapan "lalat-lalat politik" itu, Moeldoko kembali harus mendapat kritikan dari berbagai pihak. Salah satunya kritikan datang dari PKS. PKS menilai jika ucapan Moeldoko itu tidak layak.
"Politik itu perjuangan. Tidak layak pejabat negara memberi label yang buruk," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera.
Mardani lalu mengatakan dalam politik justru harus ada check and balance. Menurutnya, politik yang sehat mesti memberi ruangan bagi kontrol kekuasaan. "Semua pihak justru perlu menyatukan diri dengan semangat persatuan. Bukan saling melabelkan," ucapnya.
Kritikan terhadap Moeldoko juga datang dari Partai Demokrat (PD). PD mengkritik keras Moeldoko lantaran telah menggaungkan istilah lalat-lalat politik di tengah kondisi pandemi ini.
Baca Juga : Kasus The Nine Mengarah ke Perdamaian, LIRA: Penegak Hukum Harus Transparan dalam Proses Hukum yang Berjalan
Bahkan, PD meminta agar Istana perlu untuk intropeksi diri. "Lalat itu berkerumun di tumpukan sampah dan bangkai. Kalau benar ada lalat politik, Istana perlu introspeksi diri. Siapa yang menjadi sampah dan bangkai di lingkungan Istana, sehingga mengundang datangnya lalat politik?" ujar Kepala Badan Komunikasi Strategis (Bakomstra) DPP PD Herzaky Mahendra Putra.
Herzaky lantas memiliki dugaan sendiri terkait siapa lalat-lalat politik yang dimaksud Moeldoko. "Saat Presiden berusaha bekerja serius menangani pandemi dan menyelamatkan nyawa rakyat, siapa di Istana yang sibuk menyelamatkan ekonomi rekanan dan atau mencari cuan di tengah pandemi? Mungkin itu yang dimaksud Moeldoko," ucap Herzaky.
Sementara, khusus untuk Moeldoko, Herzaky menyarankan agar ia fokus menjalankan tugas dan fungsinya, membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menangani pandemi Covid-19 yang kini semakin mengganas. "Tunjukkan kalau beliau pelaku demokrasi, bukan pelaku abuse of power," papar Herzaky.
PD juga menyarankan agar Moeldoko ikut membantu Presiden Jokowi memberantas para lalat-lalat politik tersebut. Tanggapan lain datang dari elite PD. Moeldoko disebut bak menepuk air di dulang terpercik muka sendiri dan dinilai sebagai lalat politik itu.
Ungkapan tersebut datang dari politikus PD, Yan Harahap. Ia menilai bahwa lalat politik adalah Moeldoko sendiri yang disebutnya sebagai 'begal partai'.
"Lalat politik yang paling ganggu penanganan Covid adalah 'begal parpol'," kata Yan Harahap dalam cuitannya di Twitter @YanHarahap.
"Yang masih terus berupaya , 'mengganggu' merampok parpol orang lain, di saat pemerintah sedang berjuang melawan pandemi. Tumpas!." tegasnya.
Seperti diketahui, sejak terpilihnya Moeldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang beberapa waktu yang lalu, konflik memang terus mencuat. Kendati demikian, dalam keputusannya Kemenkumham menolak pengesahan kepengurusan hasil KLB termasuk Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Namun pihak Moeldoko diketahui sempat mengajukan gugatan ke PTUN terkait keputusan Menkumham tersebut. Hingga kini, sebutan 'begal partai' masih kerap disematkan oleh tokoh-tokoh Demokrat Pimpinan AHY kepada Moeldoko.
