BANYUWANGITIMES - Seluruh destinasi pariwisata di wilayah Banyuwangi ditutup selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. “Penutupan akibat ledakan kasus Covid-19 di Banyuwangi. Rencananya ditutup sampai 20 Juli 2021 mendatang,” kata M Yanuarto Bramuda, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Banyuwangi kepada BanyuwangiTIMES.
Bram mengatakan, hasil pantauan petugas di lapangan sampai sekarang teman-teman pelaku wisata melakukan koordinasi dan komunikasi di grup WhatsApp (WA) maupun dengan diskusi terus lewat webinar.
Baca Juga : Manusia Kalah 9 Banding 1, Ternyata Begini Cara Iblis Beranak
”Kami meyakini bahwa dengan ditutupnya destinasi pariwisata minimal orang tidak bergerak dari satu tempat lain. Ini kan salah satu bentuk kesadaran dari kawan-kawan pengelola destinasi untuk membantu pemerintah menekan pergerakan orang supaya tetap di rumah,” jelas Bram saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (9/07/2021).
Menurut ayah dua putri tersebut, apabila orang sudah jenuh dalam kondisi sekarang ini semua larinya ke destinasi wisata. Sehingga pengelola destinasi wisata juga perlu disadarkan juga bahwa sampai tanggal 20 Juli 2021 untuk membantu pemerintah supaya benar-benar mampu menekan angka Covid 19 sehingga zona Banyuwangi jauh lebih bagus lagi.
Harapannya, lanjut dia, pemerintah akan melakukan evaluasi tanggal 20 Juli mendatang. Satgas Penanganan Covid 19 akan mengevaluasi melihat lonjakan kasus minggu depan. Karena dalam rentang waktu 10 sampai dengan 14 hari ke depan adalah masa kritis. Apakah kasus Covid melandai atau malah melonjak naik.
Sehingga apabila Pak Jokowi atau pemerintah pusat mengambil 20 hari itu sebetulnya dalam memberikan tambahan dari 14 hari agar bisa melihat apakah kasus masyarakat yang terkonfirmasi positif naik atau landai.
Baca Juga : Wali Kota Kediri Tekankan Pelayanan Pasien Isoman Harus Baik
“Kalau semakin landai berarti strategi yang kita lakukan sudah tepat. Apakah nanti akan diperlakukan pengetatan atau akan dikendorkan kembali itu semuanya dikembalikan pada Satgas Penangan Covid 19. Dan hal tersebut bentuk kebijakan dan kewenangan pemerintah pusat,” pungkas Brams.
